dr Hasto mengungkapkan bahwa percepatan penurunan stunting terus dilakukan dengan cepat dan masif. Hal ini tidak terlepas dari tekad besar untuk menyambut Generasi Emas Indonesia pada 2045.
“Menurut saya, dalam konteks menyambut bonus demografi ini, generasi muda memiliki peran kunci yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan dari bonus demografi tersebut,” jelasnya.
Baca juga: Remaja Putri Perlu Waspadai Anemia untuk Cegah Anak Stunting
Sebagai informasi, Kegiatan Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi Jateng melibatkan pertemuan antara Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) KB dari 35 kabupaten dan kota di Jateng, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jateng, Kepala Perwakilan BKKBN Jateng, dan Penjabat (Pj) Gubernur Jateng Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi (Pol) Purnawirawan (Purn) Nana Sudjana.
Dalam sambutannya, Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana mengaku optimistis bahwa angka prevalensi stunting di wilayahnya dapat mencapai 17 persen atau kurang dari angka tersebut pada akhir 2023.
"Saya harapkan setelah ini kita memiliki komitmen untuk menurunkan stunting dan mampu mencapai target. Bila perlu, di bawah target, bahkan di bawah 14 persen," ucapnya.
Baca juga: Mengenal Motivasi dalam Organisasi
Untuk mencapai target itu, Nana memberikan motivasi bahwa selama ada kemauan, maka kemampuan pasti akan mengikuti.
"Insya Allah, target 14 persen bisa tercapai jika kita memiliki tekad. Tidak ada yang sulit. Semua memiliki solusinya, asalkan kita memiliki niat yang kuat," tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jateng Eka Sulistia Ediningsih mengatakan bahwa sepanjang 2023, berbagai upaya telah dilakukan bersama secara konvergensi untuk mencapai target penurunan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada 2024.
Baca juga: Mendag Zulkifli Hasan Ajak Pelaku Usaha Perkuat Sinergi untuk Dukung Ekspor Produk Indonesia
Adapun langkah-langkah tersebut, mencakup penguatan sinergi di setiap bidang TPPS provinsi melalui rapat koordinasi (rakor) yang diadakan setiap bulan.
Selain itu, meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan TPPS di tingkat kabupaten/kota melalui berbagai kegiatan.
Beberapa langkah lain yang telah diambil antara lain menerbitkan Surat Edaran (SE) Gubernur Jateng mengenai Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP), yang kemudian dijadikan dasar untuk membentuk regulasi di tingkat kabupaten/kota.
Selanjutnya, melakukan monitoring dan evaluasi terpadu pasca roadshow Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), dengan fokus pada isu ketersediaan Antropometri kit dan USG (ultrasonografi).
Baca juga: USG Kehamilan Bisa Ditanggung BPJS, Apa Syaratnya?
Tak hanya itu, dilakukan pula kolaborasi dan konvergensi melalui Pengukuhan Pangdam IV Diponegoro sebagai Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS).
Selain itu, melakukan penyusunan Dokumen Strategi Komunikasi dan Perubahan Perilaku Provinsi Jateng bersama United Nations Children's Fund (UNICEF) dan Tanoto Foundation sebagai langkah strategis dalam mendukung upaya penurunan stunting.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.