Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kepala BKKBN Tekankan Pentingnya Persiapan Diri untuk Sambut Bonus Demografi di Indonesia

Kompas.com - 05/12/2023, 14:02 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo menekankan pentingnya mempersiapkan diri dalam rangka menyambut bonus demografi di Indonesia.

“Menurut saya, saat ini penting mempersiapkan diri dalam upaya menyambut bonus demografi di Indonesia,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (5/12/2023).

Pernyataan tersebut disampaikan dr Hasto pada kegiatan Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi di Hotel Novotel, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Senin (4/12/2023).

Sebagai informasi, bonus demografi adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan jumlah penduduk pada kelompok usia produktif, yang umumnya berkisar antara usia 16 hingga 65 tahun. Bonus demografi bisa memberikan peluang pertumbuhan ekonomi bagi suatu negara apabila dikelola dengan baik.

Baca juga: Airlangga: Bonus Demografi Besar, Jangan Sampai Hanya Dimanfaatkan Malaysia dan Singapura

Generasi emas dapat tercapai apabila bonus demografi dioptimalkan dengan baik. Bonus demografi ini muncul karena lebih dari 50 persen penduduk Indonesia berada dalam rentang usia produktif.

Oleh karena itu, sangat penting untuk mempersiapkan generasi yang tangguh mulai dari sekarang, agar terbentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, bonus demografi dapat dimanfaatkan secara maksimal, dan Indonesia dapat mencapai status sebagai negara maju.

Dalam kesempatan itu, dr Hasto mengapresiasi capaian program percepatan penurunan stunting dan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Provinsi Jateng.

Baca juga: Di Hadapan Ribuan Jemaah Pesantren, Kepala BKKBN Sosialiasikan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting

“Angka total fertility rate (TFR) di Jateng sudah 2,09 dari target 2,1. Faktor risiko stunting di Jateng dari (tahun) 2021 ke (tahun) 2022 ini menurun. Karena apa? Karena jamban atau WC (masyarakat) lebih baik, sanitasi membaik, dan air minum lebih baik,” ucap dr Hasto.

Menurutnya, Provinsi Jateng saat ini telah menunjukan tren positif dalam percepatan penurunan stunting. Hal ini dapat dilihat dari berbagai capaian yang telah diraih oleh kabupaten dan kota di Jateng.

"Tahap bonus demografi di Jateng, khususnya di Kabupaten Cilacap saat ini berada di puncaknya dengan rasio sebesar 43,06," imbuh dr Hasto.

Sementara itu, lanjut dia, bonus demografi di Kabupaten Banyumas sedang berjalan dengan rasio sebesar 45,3. Secara rata-rata, tingkat bonus demografi di Jateng mencapai 43,16.

Baca juga: Airlangga: Bonus Demografi Besar, Jangan Sampai Hanya Dimanfaatkan Malaysia dan Singapura

Begitu juga dengan angka unmet need atau kebutuhan Keluarga Berencana (KB) yang belum terpenuhi dan perkawinan usia dini. Ia menjelaskan bahwa saat ini Jateng terus menuju perbaikan yang lebih baik.

“Kasus unmet need juga mengalami penurunan. Usia perkawinan juga mengalami peningkatan yang positif di Jateng, yang sebelumnya di bawah usia 21, sekarang sudah banyak mendekati usia 21. Gerakan untuk ber-KB di Jateng ini sungguh luar biasa,” tutur dr Hasto dalam memberi apresiasi terhadap pencapaian Jateng.

Meskipun demikian, lanjut dia, usia perkawinan perlu diperhatikan agar tidak terlalu lama, idealnya sampai usia 35 tahun untuk perempuan.

Baca juga: Perempuan AS Tewas Diserang Hiu di Bahama

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo saat menghadiri kegiatan Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi di Hotel Novotel, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Senin (4/12/2023).DOK. Humas BKKBN Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo saat menghadiri kegiatan Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi di Hotel Novotel, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Senin (4/12/2023).

Lebih lanjut, dr Hasto menjelaskan bagaimana tren penurunan kasus stunting di Jateng terus berlangsung. Dengan mengantisipasi faktor risiko yang menyebabkan stunting, ia yakin bahwa pada 2023, prevalensi stunting dapat terus menurun.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com