Ganjar Janji Dirikan Puskemas Pembantu di Setiap Desa NTT untuk Tekan Stunting

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menuturkan, strategi dan solusi menurunkan angka stunting di Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah dengan menyiapkan satu puskesmas pembantu (Pustu) di setiap desa.

Adapun menurut catatan Ganjar, angka stunting di NTT saat ini tertinggi di Indonesia, yaitu mencapai 35 persen.

Menurutnya, fasilitas kesehatan itu diperlukan sehingga kondisi ibu mengandung hingga melahirkan dan masa krusial 1.000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) dapat terpantau.

"Inilah pentingnya pendataan dari seluruh usia kehamilan dari waktu ke waktu yang musti dipantau. Kalau masalah kita tandai sehingga bisa dicegah. Ada bidannya, ada perangkat desanya," kata Ganjar saat berkampanye di Kupang, NTT, Jumat (1/12/2023), dikutip dari keterangan tertulis.

Baca juga: Hari Ini Ganjar Kampanye di Kupang, Temui Mahasiswa hingga Tokoh Agama

Selain itu, Ganjar mencontohkan pengalamannya di Jawa Tengah sebagai gubernur.

Saat itu, Ganjar mengaku memiliki program pelajar pendamping ibu hamil melalui program one student one client.

"Jadi sebenarnya ada banyak cara untuk mencegah stunting," ujar Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini kemudian menjelaskan solusi untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang marak terjadi.

Ini disampaikan setelah ditanya wartawan terkait TPPO yang kerap terjadi di NTT.

Menurutnya, kejadian TPPO yang melibatkan 256 warga NTT pada Agustus lalu menunjukkan urgensi tindakan preventif dan penanggulangan.

Ganjar menyoroti pengalaman pribadinya dalam menangani kasus serupa di Semarang.

Baca juga: Kampanye di Kupang, Ganjar Sebut Dia dan Mahfud Paket Komplet Bersihkan KKN

Ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan penegak hukum dalam menangani masalah ini.

"Kebetulan kami pernah menangani di Semarang, dia dilatih kerja alasannya akan dikirim di salah satu tempat di Indonesia tapi ternyata trafficking, TPPO kita handle," tutur Ganjar.

“Ini penting partisipasi antara pemerintah daerah dan penegak hukum maka butuh kerja sama antara penegak hukum dan Pemda, kita siapkan shelter-shelter untuk menangani dan tentu laporan masyarakat," lanjut dia.