Kemungkinan Krisis dan Resesi Menguat, Jokowi: Kita Harus Waspada

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta menteri dan kepala daerah mewaspadai situasi global yang penuh ketidakpastian.

Ia menyebut, situasi geopolitik makin tidak baik dan dampak perubahan iklim semakin nyata. Potensi krisis dan potensi resesi pun semakin menguat

"Kita rasakan semuanya dan potensi krisis dan potensi resesi tidak semakin mereda tapi semakin menguat, sehingga saya ingin ingatkan kepada semuanya kita harus terus waspada. Hati-hati, waspada," kata Jokowi dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

Baca juga: Jokowi Soroti Realisasi Anggaran yang Menumpuk di Akhir Tahun

Karena situasi global tak menentu, ia mengingatkan pada menteri dan kepala desa sebagai pelaksana anggaran untuk menggunakan anggaran secara disiplin dan teliti, serta tepat sasaran.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

"Jangan membuka celah sedikit pun untuk penyalahgunaan anggaran, berkaitan dengan korupsi apalagi, tutup celah itu," ucap Jokowi.

Kemudian, Jokowi meminta anggaran yang sudah tersalur dieksekusi segera pada awal tahun agar tidak hanya menumpuk di akhir tahun.

Ia mengatakan, realisasi anggaran sejak awal tahun menjadi keinginannya sejak menjabat sebagai presiden.

Sebab, setiap tahun, anggaran kerap baru direalisasi di akhir tahun sehingga tidak tepat sasaran.

Baca juga: Jokowi Ingatkan Menteri dan Kepala Daerah Tak Buka Celah Penyalahgunaan Anggaran

Dia lantas menyoroti realisasi anggaran belanja pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang belum sempurna di penghujung tahun 2023.

Padahal, anggaran tahun 2023 akan berakhir sekitar 3 minggu lagi.

Jokowi menyampaikan, informasi ini diterimanya dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian

Berdasarkan informasi itu, anggaran pemerintah daerah baru terealisasi sekitar 64 persen, sementara realisasi anggaran pemerintah pusat sekitar 74 persen.

"Tadi saya minta informasi ke Mendagri, berapa sih realisasi sampai saat ini? Baru 64 persen daerah. Pusat juga 74 (persen). Ini sudah tinggal tiga minggu, masih 64, sama 74," ujar Jokowi.

Adapun dalam acara penyerahan DIPA dan buku daftar alokasi TKD, hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Baca juga: Senyum Jokowi Tanggapi Megawati yang Sebut Penguasa Sekarang seperti Orba

Lalu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Parekraf Sandiaga Uno, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Kemudian, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menaker Ida Fauziyah, Panglima TNI Agus Subiyanto, Menteri ATR Jadi Tjahjanto, serta lainnya.