Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isi Seminar Kebangsaan, Mahfud: Enggak Usah Kampanye, Sudah Tahulah Mau Pilih Siapa

Kompas.com - 29/11/2023, 11:51 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

TANGERANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengisi seminar kebangsaan di Kampus Universitas Buddhi Dharma, Tangerang, pasa hari kedua masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Rabu (29/11/2023).

Saat mengawali orasinya, Mahfud menegaskan bahwa ia menghadiri acara ini sebagai Menko Polhukam, bukan sebagai calon wakil presiden (cawapres) yang sedang berkampanye.

"Saya datang ke sini bersama Bapak Rano Karno, ada staf khusus saya, ada koorspri saya dari (Kemenko) Polhukam, itu bukan untuk kampanye pemilu," kata Mahfud, Rabu.

Sambil berseloroh, Mahfud pun merasa tidak perlu berkampanye karena menurutnya para mahasiswa sudah mengetahui siapa dirinya dan tahu siapa yang akan dipilih pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Serba-serbi Hari Pertama Kampanye Anies-Muhaimin, Prabowo-Gibran, dan Ganjar-Mahfud

"Enggak usah dikampanye, sudah tahulah mau milih siapa. Anda sudah tahu, Pak Rano Karno sudah tahu, saya sudah tahu, udah enggak perlu kampanye, nanti dipilih saja sendiri," ujar Mahfud.

Ia mengatakan, dalam acara ini, dirinya hanya akan berbicara terkait masalah kebangsaan dalam kapasitas sebagai Menko Polhukam.

"Saya mau cerita di bidang tugas saya, yaitu masalah kebangsaan, dalam rangka memperkuat ikatan kebangsaan kita," kata Mahfud.

Pantauan Kompas.com, Mahfud tiba di lokasi acara menggunakan kendaraan dengan pelat nomor dinasnya sebagai Menko Polhukam, yaitu RI 14.

Baca juga: Arsjad dan Yenny Wahid Pantau Kampanye Perdana Ganjar-Mahfud lewat Zoom

Seperti diketahui, Mahfud adalah calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 berpasangan dengan Ganjar Pranowo.

Meski menjadi kandidat Pilpres 2024, Mahfud tidak mengundurkan diri dari jabatan menteri. Ia hanya akan cuti ketika hendak melakukan kampanye.

Sementara itu, masa kampanye sudah dimulai pada Selasa, 28 November 2023, dan akan berlangsung sampai 10 Februari 2024.

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Angkat Bicara Usai Megawati Sebut Penguasa Seperti Orba

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com