Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Anies-Muhaimin Minta Deklarasi Kampanye Damai Dibuktikan Nyata di Lapangan

Kompas.com - 27/11/2023, 19:52 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten pelatih Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Jazilul Fawaid meminta deklarasi kampanye damai dan pemilu yang jujur benar-benar direalisasikan.

Baginya, deklarasi hari ini yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan partai politik (parpol) serta pasangan calon presiden dan wakil presiden tak ada gunanya jika kecurangan masih terjadi di lapangan.

“Jangan jadikan deklarasi sebagai simbolis saja. Tadi deklarasi di Bawaslu netral, sekarang (deklarasi) pemilu damai,” ujar Jazilul di kantor KPU RI, Jakarta, Senin (27/11/2023).

“Tapi (jika) pada hari yang sama terjadi praktik yang berbeda di lapangan, jika itu memang terjadi, maka itu naif sekali,” sambung dia.

Baca juga: Anies Kritik IKN, Bahlil: PKB Waktu Itu Setuju, Konsisten Saja Lah

Menurut dia, salah satu indikasi terjadinya kecurangan dapat muncul dari pencopotan baliho pasangan capres-cawapres tertentu oleh aparat negara.

“Pencopotan baliho itu saya yakin akan memicu dugaan kecurangan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat. Sekaligus juga dirasakan oleh pasangan Anies-Muhaimin,” papar dia.

Baca juga: Tim Hukum Anies-Muhaimin Serukan Masyarakat Aktif Awas Pilpres 2024

Terakhir, ia meminta semua pihak menjaga komitmennya untuk bersaing dengan sehat menghadapi Pemilu 2024.

“(Kecurangan) akan mencoreng citra pemilu damai, netral di 2024,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com