Tim Hukum Anies-Muhaimin Serukan Masyarakat Aktif Awas Pilpres 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (THN-AMIN) menyerukan seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi aktif mengawasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Seruan pengawasan kecurangan itu digaungkan untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, baik masyarakat umum, tokoh agama, tokoh masyarakat, kaum profesional, buruh, petani, atau siapa pun itu, untuk aktif dalam mengawasi dan mencegah praktik-praktik curang," ujar Ketua Umum THN AMIN Ari Yusuf Amir dalam acara di Lippo Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/11/2023).

Baca juga: Jajaran Eks Gubernur di Timnas Anies-Muhaimin: Sutiyoso hingga Edy Rahmayadi

Ari mengatakan, semua elemen memiliki tanggung jawab untuk turut mengawasi Pilpres. Pengawasan semesta yang dilakukan secara partisipatif adalah kunci untuk menjamin proses pemilu yang jurdil.

Ari mengatakan, THN AMIN berpegang pada jargon “kami tidak takut” di dalam menghadapi segala intimidasi, kecurangan, maupun praktik-praktik manipulatif yang dilakukan oleh siapapun.

Termasuk dalam perjalanan menuju pencoblosan 14 Februari 2024 mendatang. Jargon tersebut ia harapkan juga menjadi pegangan bagi seluruh masyarakat.

Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum dan aparatur sipil negara dari level pusat hingga desa/kelurahan untuk mengedepankan hati nurani, terutama dalam menghadapi tekanan untuk merancang atau melakukan kecurangan.

“Kita semua, termasuk aparat, justru harus mencegah kekuatan-kekuatan jahat mengganggu demokrasi. Aparatur negara jangan malah menjadi pelaku kecurangan,” cetus Ari.

Ketua Dewan Penasihat THN AMIN, Hamdan Zoelva mengatakan, THN AMIN memiliki komitmen tinggi terhadap tegaknya supremasi hukum di Republik Indonesia.

Baca juga: Anies Disebut Akan Memulai Kampanye di Kampung Akuarium Jakarta Utara

Organisasi ini telah berupaya mengantisipasi dan menanggapi berbagai upaya politisasi hukum dan manipulasi dalam pemilu, termasuk pembentukan tim hukum di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini juga menyerukan masyarakat pemilih untuk cermat dalam memilih calon pemimpin, tidak tergoda oleh cara-cara tidak etis yang mengabaikan moralitas dalam berpolitik.

“Pilpres adalah pesta demokrasi rakyat dan harus dijalankan dengan suka cita dan bermartabat," tandasnya.