Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies: Dengan Keadilan, "Kue" yang Besar Tak Hanya Dinikmati Sebagian Kecil

Kompas.com - 26/11/2023, 19:47 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menjanjikan, perubahan yang diusungnya akan menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Melalui perubahan itu, Anies berharap seluruh masyarakat Indonesia bisa mendapatkan keuntungan yang dianalogikannya sebagai kue.

Anies menyampaikan ini di acara deklarasi Relawan Sahabat Anies Bersama Imin (ABI) yang digelar di Kawasan GBK, Jakarta, Minggu (26/11/2023).

"Perubahan kita adalah untuk menghadirkan keadilan, dengan keadilan itu maka kue Indonesia yang amat besar tidak dinikmati hanya oleh sebagian kecil, tapi harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," kata Anies dalam paparannya.

Baca juga: PKS Tolak IKN, Anies: Indonesia Butuh Pemerataan Pembangunan

Menurut dia, tidak ada persatuan dalam ketimpangan dan ketidakmerataan.

Eks Gubernur DKI Jakarta ini juga mengaku memegang prinsip untuk membesarkan rakyat yang kecil tanpa mengecilkan yang besar.

Dia juga menginginkan setiap pihak agar merasakan manfaat dari pembangunan dan kemajuan di Tanah Air.

"Biar yang besar sudah besar tambah besar tapi yang kecil jangan dibiarkan. Jangan ditinggal jangan dilupakan, yang kecil harus menjadi besar, harus ikut merasakan kue pembangunan dan kemajuan di negeri ini," ujar dia.

Menurut Anies, gagasan tersebut bukan suatu hal yang baru. Dia hanya meneruskan suatu hal yang sudah disusun oleh para pendiri Bangsa Indonesia.

Baca juga: Anies: Kita Ingin Pemerintah Bertanggungjawab Penuh Agar Guru Kerja dengan Tenang

Ia juga berharap agar ke depan bangsa ini dan penguasa di dalamnya diatur dengan mengedepankan etika bukan hukum diatur oleh pengusaha.

Sebab, kata Anies, bangsa ini merupakan negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dia tidak ingin Indonesia berubah menjadi negara kekuasaan.

"Kalau ini menjadi negara kekuasaan maka penguasa yang mengatur hukum, menggonta ganti hukum demi kepentingan penguasa. Kita ingin republik ini tetap menjadi republik negara hukum. Setuju?" ujar Anies kepada para relawan.


Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini mengatakan, perjuangan perubahan ini harus dilakukan sama-sama.

Dia juga mengajak para relawannya memanfaatkan momentum untuk melakukan perubahan.

"Perubahan yang digagas bukan tentang satu orang, bukan tentang partai, bukan tentang satu koalisi. ini adalah tentang satu generasi dan generasi masa depan," ujar Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com