Bawaslu Ungkap Potensi Pelanggaran Pemilu Jelang Masa Kampanye Sangat Tinggi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lolly Suhenty mengungkapkan potensi pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) masih sangat tinggi sebelum tahapan masa kampanye.

Lolly memastikan Bawaslu akan semakin waspada dan siaga di masa tahapan kampanye yang dimulai pada 28 November 2023 lusa.

"Dengan berbagai upaya pencegahan saja potensi pelanggaran masih sangat tinggi karena itu kacamata Bawaslu melihat seluruh tahapan khususnya tahapan kampanye itu adalah tahapan yang membutuhkan kesiagaan, kewaspadaan seluruh jajaran pengawas pemilu," kata Lolly dalam konferensi pers di Monas, Jakarta, Minggu (26/11/2023).

Baca juga: Dilaporkan ke Bawaslu soal Dukungan untuk Prabowo-Gibran, Apdesi: Kami Siap Hadapi Resiko

Berdasarkan catatannya, Lolly menyebut periode awal Januari 2023 sampai 25 November, Bawaslu telah melakukan upaya pencegahan sebanyak 33.740 tindakan.

Menjelang masa kampanye, ia pun meminta setiap jajaran semakin memasifkan upaya pencegahan terhadap pelanggaran pemilu.

"Rentang Januari sampai 25 November, Bawaslu sudah melakukan upaya pencegahan sebanyak 33.740 tindakan dalam konteks ini adalah upaya pencegahan, di antaranya melakukan identifikasi kerawanan sebanyak 6.708," ucap dia.

Lolly menjelaskan 33.740 tindakan itu dilakukan sebelum suatu pelanggaran terjadi.

Dia mencontohkan salah satu tindakan itu di antaranya membuat imbauan serta menyurati pihak yang diduga mau menggiring dukungan ke pasangan calon peserta pemilu lainnya.

"Misalnya yang ramai dibicarakan soal dugaan apa dugaan pelanggaran misalnya menggiring ke salah satu pasangan calon misalnya kemarin, maka imbauan yang kami lakukan adalah dengan menyurati untuk mengingatkan yang dilarang itu tidak boleh dilakukan," tutur dia.

Baca juga: Bawaslu Tangani 33 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Lebih lanjut, ia juga meminta seluruh masyarakat Indonesia melaporkan ke Bawaslu jika ditemukan dugaan pelanggaran pemilu selama masa kampanye.

Lolly menekankan setiap laporan dan aduan informasi yang masuk ke Bawaslu ditelusuri.

"Haram hukumnya bagi Bawaslu untuk tidak menindaklanjuti seluruh informasi yang masuk baik itu yang sifatnya informasi awal maupun yang sifatnya laporan dari masyarakat," kata Lolly.

"Jangan ragu-ragu karena Pemilu milik kita. mari kita luaskan cara kita mengawasi Pemilu 2024 di masa kampanye," sambungnya lagi.