Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
DR. (HC) Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa
Pengamat Dunia Maritim

Pengamat Dunia Maritim

Masa Depan Tol Laut Indonesia

Kompas.com - 24/11/2023, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Oleh karena itu, keberhasilan program ini dapat menjadi elemen penting dalam strategi Indonesia untuk meningkatkan peran ekonomi dan politiknya di tingkat global.

Maka melihat ke depan, Indonesia perlu memastikan bahwa program tol laut tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga dapat berkontribusi pada perdamaian dan kerjasama di tingkat global.

Risiko konsep tol laut tidak pasti

Jika kelanjutan konsep tol laut di Indonesia menghadapi ketidakpastian atau bahkan ditiadakan, maka dampaknya dapat dirasakan di berbagai sektor.

Tanpa kelanjutan program tol laut, masalah distribusi barang antarwilayah di Indonesia dapat kembali menjadi tantangan signifikan.

Wilayah perdesaan, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP) mungkin tetap mengalami keterbatasan aksesibilitas. Dan ini menyebabkan kesenjangan ekonomi dan sosial yang sulit diatasi.

Ketidakpastian mengenai kelanjutan konsep tol laut juga dapat menghambat potensi pengembangan ekonomi di daerah-daerah yang bergantung pada konektivitas laut.

Peluang investasi dan pembukaan lapangan kerja baru yang diharapkan dari program ini pun terkendala. Lantas mengakibatkan dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.

Selain itu, pengembangan sektor pariwisata dan perikanan yang diharapkan dari konektivitas laut dapat terhenti, kemudian menghambat potensi penghasilan dari sektor-sektor ini.

Ketidakpastian terkait kelanjutan program tol laut juga dapat berdampak pada posisi geopolitik Indonesia di tingkat regional dan global.

Kekuatan dan dominasi Indonesia dalam tata kelola jalur laut strategis dapat berkurang. Hal ini memengaruhi kontribusi Indonesia dalam kerjasama regional.

Dampak lainnya –termasuk potensi ketidakpastian di sektor logistik dan transportasi— menimbulkan pergeseran kembali ke metode distribusi yang lebih tradisional.

Sehingga waktu tempuh yang lebih lama dan keterbatasan akses menyulitkan pengelolaan rantai pasok nasional.

Hal ini menyebabkan peningkatan biaya dan risiko kerusakan barang selama perjalanan. Jelaslah ini merugikan terhadap keberlanjutan bisnis dan pengembangan industri di seluruh negeri.

Tanpa kelanjutan program tol laut, pemerintah mungkin harus mencari alternatif lain untuk menjembatani kesenjangan distribusi antarwilayah.

Upaya untuk meningkatkan konektivitas darat atau udara mungkin menjadi pilihan, meskipun hal ini dapat melibatkan biaya dan tantangan teknis yang signifikan.

Oleh karena itu, strategi pengganti harus dirancang dan diimplementasikan secara hati-hati. Pertanyaanya: bisa sebandingkah faedahnya dengan implementasi program tol laut?

Semua itu tergantung visi pemimpin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com