Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertambah, Ini Deretan Eks Menteri-Wamen Jokowi yang Gabung Timnas Anies-Muhaimin

Kompas.com - 22/11/2023, 16:15 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama-nama baru diumumkan sebagai bagian dari Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Mulai dari mantan kepala daerah, purnawirawan TNI-Polri, elite partai politik, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, akademisi, hingga tokoh agama didapuk menjadi tim pemenangan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 itu.

Dari nama-nama tersebut, beberapa di antaranya merupakan mantan menteri dan wakil menteri (wamen) di kabinet pimpinan Presiden Joko Widodo. Ada yang menjadi pembantu presiden pada periode pertama pemerintahan Jokowi di Kabinet Kerja, ada pula yang menjabat di periode kedua pemerintahan Jokowi di Kabinet Indonesia Maju.

Baca juga: Jajaran Jubir Anies-Muhaimin: Eva Sundari Eks PDI-P, Surya Tjandra Eks PSI, hingga Said Didu

Siapa saja mereka? Berikut nama-namanya.

1. Sudirman Said

Sudirman Said didapuk sebagai wakil kapten 1 atau Executive Captain Timnas Anies-Muhaimin. Nama Sudirman sudah lebih dulu diumumkan Anies-Muhaimin pada 14 November 2023.

Sudirman merupakan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Jabatan itu ia emban sejak awal terbentuknya Kabinet Indonesia Kerja, 27 Oktober 2014, hingga 27 Juli 2016.

Mantan Komisaris Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) itu dicopot dari kursi Menteri ESDM oleh Jokowi bersamaan dengan pencopotan Anies dari posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).

Juru Bicara Anies Baswedan sekaligus anggota Tim 8, Sudirman Said di Sekretariat Perubahan, kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, Jumat (8/9/2023).KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Juru Bicara Anies Baswedan sekaligus anggota Tim 8, Sudirman Said di Sekretariat Perubahan, kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, Jumat (8/9/2023).

2. Thomas Trikasih Lembong

Sama seperti Sudirman, nama Thomas Trikasih Lembong lebih dulu diumumkan sebagai bagian dari Timnas Anies-Muhaimin pada 14 November 2023. Ia dipercaya menjabat wakil kapten 2.

Thomas dikenal sebagai mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Kabinet Kerja. Jokowi menunjuk Thomas sebagai Mendag pada 12 Agustus 2015, menggantikan politikus Partai Nasdem Rachmat Gobel.

Jabatan itu diemban tak sampai setahun lantaran pada reshuffle jilid II yakni 27 Juli 2016, Jokowi menugaskan Thomas untuk memimpin Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), lembaga yang kini dikenal sebagai Kementerian Investasi. Thomas dipercaya sebagai Kepala BKPM hingga akhir masa tugas Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla atau 23 Oktober 2019.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih LembongKOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong

3. Rachmat Gobel

Rachmat Gobel baru-baru ini diumumkan sebagai salah satu pimpinan tim kampanye daerah Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin. Ia mewakili Provinsi Gorontalo.

Rachmat Gobel merupakan mantan Menteri Perdagangan Kabinet Kerja yang dilantik Jokowi pada 27 Oktober 2014. Namun, jabatan itu hanya Rachmat emban selama 10 bulan lantaran pada 12 Agustus 2015 ia dicopot dan digantikan oleh Thomas Trikasih Lembong.

Sosok pengusaha ini merupakan politikus Partai Nasdem yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Bidang Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel meluncurkan buku ketiganya sebagai anggota dewan di Grand Palace, Kota Gorontalo, Senin (26/6/2023).DOK. Humas DPR RI Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Bidang Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel meluncurkan buku ketiganya sebagai anggota dewan di Grand Palace, Kota Gorontalo, Senin (26/6/2023).

4. Hanif Dhakiri

Hanif Dhakiri dipercaya sebagai anggota Dewan Pembina Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin. Namanya bersanding dengan sosok kondang seperti Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu.

Hanif pernah menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Kabinet Kerja. Jabatan tersebut ia emban selama lima tahun pemerintahan Jokowi-JK, 27 Oktober 2014-20 Oktober 2019.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com