Puan Bilang PDI-P Tak Instruksikan Ganjar Kritik Pemerintahan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyatakan tak ada instruksi PDI-P kepada calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo untuk menyampaikan kritik pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, kritik itu disampaikan Ganjar secara pribadi dan berbasis data aktual.

“Enggak ada instruksi. Hal-hal seperti itu disampaikan Pak Ganjar selaku capres. Pasti beliau menyampaikan hal itu karena punya data yang memang beliau harus sampaikan atau disampaikan,” ucap Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Baca juga: Bertemu Jokowi Kali Pertama Setelah Gibran Cawapres Prabowo, Puan Maharani: Enggak Ada Huru-hara, Kita Tenang Saja

Ia mengatakan, PDI-P juga akan melihat apakah berbagai kritik yang dilontarkan Ganjar berpengaruh pada tingkat elektabilitasnya.

“Ini akan menjadi evaluasi bagi kami PDI-P untuk bisa melihat secara baik dan secara jelas,” sebut dia.

“Apakah hal itu memang harus dievaluasi atau tidak. Artinya terkait dengan substansi yang akan disampaikan Pak Ganjar,” kata dia lagi.

Saat ini, Puan menekankan PDI-P akan tetap bertahan di pemerintahan Jokowi.

Baca juga: Ganjar Pranowo Tinjau Rumah Warga Tak Layak Huni di Sorong

Menurutnya, selama ini partai berlambang banteng itu juga selalu menyampaikan kritik ke Jokowi.

“Walaupun kritik itu disampaikan secara langsung atau tidak kepada pemerintah dengan tujuan bagaimana pemerintah dalam melakukan kinerjanya itu bisa memperbaiki diri,” imbuhnya.

Adapun Ganjar saat ini sering menyampaikan narasi kritis pada pemerintah.

Situasi itu terjadi setelah sejumlah elite PDI-P merasa Jokowi sudah tak sejalan lagi dengan partainya.

Baca juga: Bakal Atur Jadwal Pertemuan Lagi, Puan Akui Bisa Jadi Bahas Posisi Jokowi di PDI-P

Pasalnya, Jokowi merestui Gibran Rakabuming Raka menjadi pendamping Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Terbaru, Ganjar memberikan skor 5 pada penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi.

Alasannya, banyak intervensi hingga rekayasa yang dilakukan para pemangku kebijakan.

Baca juga: Jawab Ganjar, Mahfud: Skor 5 Penegakan Hukum karena Kasus Anwar Usman

"Rekayasa dan diintervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial," tutur Ganjar dalam acara Ikatan Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (18/11/2023).