PDI-P Anggap Perbedaan Sikap Politik dengan Jokowi Bak Ujian Naik Kelas

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyatakan perbedaan sikap politik antara mereka dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini adalah salah satu bentuk pendewasaan dalam berpolitik.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto juga memastikan tidak ada tekanan politik terhadap para kader mereka yang menjabat sebagai menteri di kabinet akibat perbedaan sikap dengan Presiden Jokowi.

"Tekanan-tekanan tidak ada. Kalau ada batin yang kurang pas, mungkin, hehe. Tapi kami berpolitik secara dewasa," kata Hasto di sela-sela rapat konsolidasi dan pengesahan Tim Pemenangan Daerah (TPD) capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023).

Baca juga: Saat Hasto Kembali Bicara soal Loyalitas Menteri PDI-P di Pemerintahan...

Hasto menambahkan, PDI-P sudah mempunyai pengalaman dinamika dalam dunia politik Indonesia dan.

Oleh karena itu, apa pun yang terjadi, Hasto menyatakan PDI-P akan bersikap dewasa ketika muncul perubahan atau manuver politik secara mendadak.

"Ibaratnya ini ujian naik kelas, ibaratnya ini ujian mental spiritual, ujian terhadap soliditas partai, ujian terhadap konsistensi dalam semangat juang, khususnya amanat reformasi. Ini semua ujian-ujian bagi kami, dan kami tanggapi dengan semangat," ucap Hasto.

Baca juga: Hasto Sebut Menteri PDI-P Tetap Jalankan Tugas meski Kini Beda Jalan dengan Jokowi

Hasto juga memastikan para kader PDI-P di kabinet akan terus profesional dalam menjalankan amanat pemerintahan.

Sikap politik Jokowi yang kini berbeda dengan PDI-P, menurut Hasto, tidak memengaruhi profesionalisme menteri-menteri dari partai berlambang banteng bermoncong putih tersebut.

"Jadi menteri di PDI-P tetap bertanggung jawab bagi bangsa dan negara, karena tugasnya sebagai pembantu presiden RI, siapa pun itu presidennya," kata Hasto.

Baca juga: Rocky Gerung Sebut Ditersangkakan PDI-P, Ini Penjelasan Hasto

Adapun menteri yang menyandang status kader PDI-P, yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, Menteri PPPA Bintang Puspayoga, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

(Penulis : Fika Nurul Ulya, Editor : Nursita Sari)