Saling Tuduh soal Netralitas Aparat Jelang Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu netralitas aparat negara menghadapi Pemilu 2024 semakin santer dibicarakan setelah putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, resmi berpasangan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres).

Isu ini mendapatkan justifikasinya setelah pencalonan Gibran melibatkan cawe-cawe Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.

Kini, lawan-lawan politik Prabowo dan Jokowi mulai bersuara.

Baca juga: Soal Netralitas Pemilu, Perludem: Di Depan Publik, Aparat Netral, di Belakang Sebaliknya...

PDI-P menjadi yang paling keras. Mereka bahkan mengeklaim, kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) juga mendapatkan tekanan serupa.

"Cukup banyak (tekanan yang muncul). Kita menyepakati dengan AMIN juga, (adanya) penggunaan suatu instrumen hukum, instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini, kami juga membangun komunikasi dengan AMIN, karena merasakan hal yang sama," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, Sabtu (18/11/2023).

Tekanan-tekanan itu, menurut Hasto, meliputi penurunan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud MD serta intimidasi terhadap tim sukses.

Isu oknum polisi tak netral

Juru bicara Tim Pemenangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono, menyampaikan isu adanya komandan polisi yang mendukung pasangan tertentu pada Pilpres 2024.

"Saya mendapatkan informasi dari beberapa teman di kepolisian mereka keberatan diminta komandannya yang mengarahkan kemenangan pasangan Prabowo-Gibran," kata Aiman lewat akun Instagramnya.

Terkait isu tersebut, Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Fadil Imran meminta Aiman berani mengungkap apa yang ia sampaikan.

"Siapa, kan katanya banyak, nanti kita klarifikasi. Jadi tidak usah takut, Aiman datang saja siapa orangnya buka, jangan hanya berani bicara tapi tidak berani bertanggung jawab," ucap Fadil dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR-RI, Rabu (15/11/2023).

"Jangan membangun sebuah narasi yang kemudian berakibat pada terganggunya kesadaran publik," ucap dia.

Baca juga: Pakar Ingatkan Ada Ongkos Mahal yang Dibayar Jika Aparat Keamanan Tak Netral dalam Pemilu

Oknum ASN tak netral

Di Boyolali, Jawa Tengah, viral video pengakuan ASN terkait mobilisasi pemenangan Ganjar-Mahfud oleh bupati dengan konsekuensi mutasi ke daerah yang jauh jika tidak melakukannya. Kasus ini tengah diusut oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Selain itu, terungkap dokumen pakta integritas Penjabat (Pj) Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan Kepala BIN Daerah Papua Barat Brigjen TSP Silaban untuk mencari dukungan minimum 60 persen+1 untuk Ganjar.

BIN saat ini masih dikepalai oleh eks ajudan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Budi Gunawan, dan Yan kini ditahan KPK atas kasus dugaan suap terkait pengondisian temuan atau laporan pemeriksaan BPK.

Sementara itu, Bupati Boyolali, M Said Hidayat menegaskan, pihaknya tak pernah memberi arahan seperti yang diungkapkan oleh perempuan dalam video tersebut.