Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Daftar 40 Lembaga Survei dan Pemiliknya

Kompas.com - 18/11/2023, 00:15 WIB
Tari Oktaviani,
Nibras Nada Nailufar

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Menjelang pemilihan umum (Pemilu), banyak lembaga survei yang bermunculan. Namun sebetulnya hanya ada sejumlah lembaga survei yang diakui Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Saat ini KPU masih melakukan pendaftaran lembaga survei dan perhitungan cepat untuk pemilu 2024. Dengan demikian data lembaga survei pemilu 2024 belum final. 

Sementara itu melansir dari data KPU Pemilu 2019, berikut ini sejumlah lembaga survei di Indonesia yang terdaftar pada pemilu 2019. 

Lembaga Survei Kebijakan Publik (LSKP)

LSKP merupakan lembaga pemantau pemilu sejak tahun 2004 yang terakreditasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Melansir dari situs resminya (lskp.or.id), LSKP berdiri pada tanggal 20 Mei 2005 oleh lima aktivis yang berhimpun dan memiliki visi yang sama untuk mewujudkan masyarakat sipil dan tata kelola publik yang responsif dan akuntabel.

Kelima aktivis tersebut adalah Andi Yudha Yunus, Salma Tadjang, Maqbul Halim, Yusrianti Ponto dan Andi Ahmad Yani.

LSKP dipimpin oleh Andi Yudha Yunus.

Konsultan Citra Indonesia (KCI)

KCI adalah perusahaan riset dan konsultan politik yang merupakan anak perusahaan dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI). 

Melansir situs resminya (kci.co.id), KCI melayani riset dan konsultan politik dalam memenangkan kepala daerah seperti bupati, walikota, gubernur dan Anggota Legislatif serta Presiden.

KCI didirikan oleh Denny JA dengan Direktur Utamanya yaitu Adjie Alfaraby.

Citra Publik Indonesia 

Citra Publik Indonesia merupakan konsultan politik yang didirikan dan dibesarkan oleh Lingkaran Survei Indonesia.

Melansir citrapublik.com, Perhitungan cepat atau quick count yang dilakukan lembaga ini memiliki tingkat kesalahan yang hanya 0,75 persen dari perhitungan KPUD.

Citra Publik Indonesia didirikan oleh Denny JA dengan Direktur Utamanya yaitu Hanggoro Doso Pamungkas.

Indikator 

Indikator Politik Indonesia atau yang dikenal dengan Indikator merupakan lembaga survei yang melakukan tatap muka kepada penduduk dengan sampel probabilistik.

Melansir indikator.co.id, memiliki sejumlah jejaring lembaga internasional seperti Osaka University, Harvard University dan lainnya. 

Indikator dipimpin oleh Burhanuddin Muhtadi sebagai Direktur Eksekutif. 

Lembaga Survei Indonesia (LSI)

Lembaga Survei Indonesia (LSI) didirikan 17 September 2003.

Melansir lsi.or.id, LSI menyediakan jasa riset bagi berbagai kalangan yang ber-kepentingan dengan opini publik, terutama yang terkait dengan kontestasi politik seperti pemilihan umum nasional maupun daerah dan pembuatan kebijakan publik.

LSI didirikan oleh Yayasan Pengembangan Demokrasi Indonesia (YPDI) pada bulan Agustus 2003, bersifat independen, non-partisan dan nirlaba.

LSI dipimpin oleh Djayadi Hanan sebagai Direktur Eksekutif.

Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny JA)

LSI Denny JA merupakan lembaga survei yang aktif melakukan survei politik, baik pada Pemilu ataupun Pilkada.

LSI Denny JA didirikan oleh Denny JA. Ia merupakan seorang intelektual entrepreneur yang ahli dalam bidang survei maupun sastra Indonesia.

Baca juga: Lembaga Survei Abal-Abal Jadi Jalan Pintas Politikus Katrol Elektabilitas Semu Demi Dikenal

Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI)

KedaiKOPI merupakan lembaga yang mengkaji opini publik untuk kebutuhan pengambilan keputusan dan penyusunan strategi komunikasi.

Mengacu pada kedaikopi.co, kajian ini dilakukan dengan berbasis riset. 

KedaiKOPI didirikan oleh Hendri Satrio. 

Poltracking Indonesia

Poltracking Indonesia merupakan perusahaan riset dan konsultan strategi yang aktif melakukan survei politik, baik pada Pemilu ataupun Pilkada.

Melansir dari poltracking.com, Hanta Yuda AR adalah pendiri dan Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia sejak tahun 2012.

Charta Politika Indonesia

Charta Politika merupakan lembaga konsultan politik dengan kekuatan utama pada analisa politik yang akurat dengan didasarkan pada basis data yang lengkap, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Melansir dari chartapolitika.com, lembaga ini didirikan oleh Yunarto Wijaya yang sekaligus menjadi Direktur Eksekutif.

Indo Barometer

Indo Barometer adalah sebuah lembaga penelitian yang bergerak terutama di bidang survei pemilihan umum di Indonesia.

Saat ini Indo Barometer diketuai oleh Direktur Eksekutif Muhammad Qodari.

Litbang Kompas

Litbang Kompas merupakan salah satu lembaga yang aktif di bidang survei pemilihan umum di Indonesia yang  berada di bawah naungan grup Kompas Gramedia.

Kompas Gramedia didirikan oleh Jakob Oetama dan PK Ojong.

Litbang Kompas dikenal sebagai pelopor jajak pendapat publik sejak era 80-an, dengan berbagai topik artikel jajak pendapat mingguan, analisis data, hingga kajian khusus di Harian Kompas.

Saiful Mujani Research Center (SMRC)

SMRC merupakan lembaga survei yang aktif melakukan survei opini publik, baik di tingkat nasional maupun lokal, melakukan hitung cepat (quick count) dan exit-poll.

Mengacu saifulmujani.com, pendiri SMRC yaitu Saiful Mujani. Ia adalah salah seorang perintis studi politik dan kebijakan publik berbasis survei kuantitatif. 

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Nasional
Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Nasional
RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com