Jokowi Sebut Dana Perubahan Iklim yang Berbentuk Utang Tambah Beban Negara Berkembang

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyampaikan pendanaan dan transfer teknologi mengatasi perubahan iklim menjadi tantangan negara berkembang. 

Hal ini dia ungkapkan ketika menyampaikan kuliah umum di Stanford University, San Fransisco, Amerika Serikat (AS) pada Rabu (15/11/2023).

Ia lantas menyebutkan, pendanaan dari negara-negara maju masih dalam bentuk utang.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak memungkiri pendanaan dalam bentuk utang justru menambah beban negara-negara berkembang yang tengah berupaya mengatasi perubahan iklim.

Baca juga: Jusuf Kalla Prihatin dengan Perubahan Iklim, Bikin Cuaca Makin Panas hingga Produksi Beras Menurun

"Sampai saat ini, yang namanya pendanaan iklim masih business as usual, masih seperti commercial banks. Padahal seharusnya lebih konstruktif, bukan dalam bentuk utang yang hanya akan menambah beban negara-negara miskin maupun negara-negara berkembang," kata Jokowi dalam kuliah umum.

Jokowi menyampaikan, dalam menangani perubahan iklim diperlukan komitmen semua negara untuk bertanggung jawab dan mengambil peran. Hal ini mengingat perubahan iklim dan transisi energi adalah isu yang sangat mendesak.

Terlebih, Indonesia adalah negara besar yang perlu pendanaan besar pula. Indonesia memiliki 17.000 pulau dengan hampir 300 juta penduduk. Negara ini memiliki 714 suku yang berbeda-beda tradisi dan budayanya, dan memiliki lebih dari 1.300 bahasa daerah.

Jokowi mengungkapkan, masalah pendanaan dan transfer teknologi menjadi yang selalu dia sampaikan saat bertemu dengan investor.

"Ini selalu menjadi tantangan besar karena memang kita butuh investasi yang sangat besar serta transfer teknologi dan kolaborasi. Inilah yang menjadi tantangan dan sering menyulitkan negara-negara berkembang," beber Jokowi.

Baca juga: Jokowi Sampaikan 3 Hal Penting di ABAC ASEAN Caucus Day, Transisi Energi hingga Netralitas Karbon

Lebih lanjut, mantan Wali Kota Solo ini menjelaskan komitmen Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim.

Indonesia telah berhasil menurunkan emisi sebesar 91,5 juta ton. Di tahun 2022, laju deforestasi bisa ditekan sampai 104.000 hektar.

Kemudian, kawasan hutan yang direhabilitasi seluas 77.000 hektare, dan hutan bakau yang direstorasi seluas 34.000 hektare.

Di sisi lain, Indonesia masih memiliki potensi energi hijau yang besar untuk bisa dimanfaatkan demi kelestarian bumi.

"Potensinya mencapai 6.300 gigawatt, dari energi matahari, air dari sungai karena kita memiliki 4.400 sungai, kemudian angin, geotermal, ombak, dan energi bio," jelas Jokowi.

Baca juga: Tanam 250.000 Pohon, Polri Harap Bantu Atasi Dampak Perubahan Iklim

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi dan rombongan terbatas telah berada di Amerika sejak Minggu (12/11/2023).

Dalam kunjungannya ke Amerika kali ini, Jokowi bertemu dengan Presiden Joe Biden dan memberikan kuliah umum di Georgetown University.

Presiden Jokowi juga dijadwalkan akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di San Francisco. Sementara itu, sebelum mengunjungi AS, Presiden Jokowi terlebih dulu menghadiri di KTT OKI di Arab Saudi pada 11-12 November 2023.