Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Prabowo Gagalkan Dugaan Korupsi Rp 51 T di Kemenhan, Hashim: Kalau Jahat, Minta 5 Persen Saja Sudah Rp 2,5 T

Kompas.com - 16/11/2023, 05:21 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Adik dari Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengklaim bahwa sang kakak pernah mengagalkan upaya dugaan korupsi di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang nilai kontraknya mencapai Rp 51 triliun.

Hashim mengatakan, Prabowo tidak merestui korupsi sehingga kontrak yang terindikasi di-mark up itu dibatalkan.

Menurut Hashim, kontrak yang dimaksud berkaitan dengan pembelian senjata.

Harga satu senjata sebenarnya hanya 800 dollar. Tetapi, ketika sampai di meja Prabowo, harganya diduga berubah menjadi 10.800 dollar.

Baca juga: Adik Prabowo Bongkar Korupsi di Kemenhan Sangat Gila: 1 Senjata 800 Dolar Jadi 10.800 Dolar

"Pak Prabowo lihat kontrak-kontrak di sini itu hampir semua ada korupsi. Dia tidak ada waktu untuk tender ulang. Apa yang terjadi? Dia batalkan semua kontrak. Dia batalkan kontrak-kontrak senilai Rp 51 triliun. Daripada dia merestui korupsi karena dia sudah tahu ini korupsi," ujar Hashim di acara Guyub Nasional, di Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).

Hashim lantas mengatakan, jika Prabowo jahat, bisa saja meminta jatah satu persen atau lima persen dari kontrak tersebut.

Menurutnya, jika mendapat jatah satu persen saja, maka Prabowo bisa mengantongi Rp 510 miliar. Kalau meminta lima persen, maka bisa mendapat Rp 2,5 triliun.

"Maaf, kalau dia jahat, kalau Prabowo jahat, dia minta saja satu persen dari rekanan. Satu persen dari Rp 51 triliun berapa? Rp 510 miliar, bisa paham kan? Kalau dia minta lima persen saja, Rp 2,5 triliun, bukan? Enggak usah gila-gila lah, enggak usah 50 persen, 100 persen, lima persen saja," katanya.

Baca juga: Cerita Hashim soal Kagetnya Jokowi Saat Prabowo Laporkan Kasus Korupsi di Kemenhan

Hashim kemudian menegaskan bahwa Prabowo menolak godaan-godaan tersebut.

Ia bahkan berani bersaksi bahwa Prabowo telah menyelamatkan uang rakyat.

"Prabowo menolak godaan, saya bersaksi, saya saksi. Dia selamatkan uang kalian, your money, itu uang kalian. Dia selamatkan, ya Rp 15-20 trilun dari tangan-tangan koruptor," ujar Hashim.

"Kerakusan di Indonesia ini sudah melampaui batas. Batas yang gila, lebih gila lagi. Ini adalah uang kalian, uang yang mau dirampok adalah is your money," katanya lagi.

Baca juga: Hashim Djojohadikusumo: Prabowo Bilang Lebih Baik Pilih Bocil yang Bersih daripada Orang Tua Koruptor

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com