Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto Sebut DPP PDI-P Sudah Terima Surat Usulan Pemecatan Gibran dari DPC

Kompas.com - 15/11/2023, 18:52 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, DPC PDI-P Solo juga telah melayangkan surat usulan pemberhentian Gibran Rakabuming Raka sebagai kader PDI-P ke DPP PDI-P.

Menurut Hasto, surat yang dilayangkan DPC PDI-P Solo tak jauh berbeda substansinya dengan surat yang dilayangkan DPC PDI-P Medan, yang mengusulkan agar Bobby Nasution, adik ipar Gibran, juga diberhentikan sebagai kader PDI-P.

"Surat sudah diberikan DPC, sama isinya, yang beda hanya tanggal dan yang tanda tangan, substansinya sama (pengajuan pemberhentian Bobby dan Gibran)," kata Hasto saat ditemui di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).

Baca juga: Tanggapi Salaman Gibran-Kaesang ke Megawati, Hashim: Menghargai Senior, Saya Bangga

Hasto menyampaikan itu saat ditanya status Bobby dan Gibran sebagai kader PDI-P. Diketahui, saat ini Gibran telah berstatus calon wakil presiden (cawapres) dari calon presiden (capres) Prabowo Subianto. 

Adapun Bobby diketahui juga telah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Sikap keduanya pun bertentangan dengan sikap parpol yang mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024 mendatang.

"(Statusnya) itu sudah, semua tutup buku," kata Hasto.

Baca juga: Gerindra Pastikan Khofifah Gabung TKN Prabowo-Gibran

Pada saat yang sama, politikus PDI-P asal DI Yogyakarta itu juga memastikan bahwa surat dari DPC PDI-P Solo telah diterima DPP PDI-P di Jakarta.

Sementara itu, Hasto enggan menjawab saat ditanya kepastian status Gibran dan Bobby sebagai kader PDI-P usai adanya permohonan pemberhentian itu.

Menurutnya, saat ini PDI-P masih fokus untuk memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

"Yang penting pemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud dengan penuh keyakinan," tegas politikus asal Yogyakarta itu.

Sebelumnya, beredar surat di kalangan wartawan yang berisi bahwa Bobby Nasution sudah dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PDI-P.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).

Ini setelah Bobby mendukung pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Dikonfirmasi lebih lanjut, DPP PDI-P melalui Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat menyebut surat itu baru berupa usulan dari DPC.

"Jadi nanti suratnya kan dikirim ke pengajuan dari DPC, ya kan, tembusannya ke DPP, nanti DPP akan memproses," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta ini saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/11/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com