Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jamin TNI Netral di Pemilu 2024, Jenderal Agus Subiyanto: Saya Pegang Sumpah Prajurit

Kompas.com - 13/11/2023, 19:24 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) sekaligus calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan dirinya memegang sumpah prajurit untuk menjamin netralitas TNI di Pemilu 2024.

Hal ini disampaikan Agus menanggapi dugaan kedekatannya dengan Presiden Joko Widodo.

"Ya kita kan punya Sapta Marga dan Sumpah Prajurit ya. Kita ikuti saja itu. Ada batasan. Yang jelas ya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 itu. Jadi pegangan saya Sapta Marga, Sumpah Prajurit," ujar Agus saat ditemui di rumah pribadinya, Jakarta Timur, Senin (13/11/2023).

Agus meminta kepada publik untuk tidak meragukannya terkait netralitas TNI di Pemilu 2024.

Baca juga: Mahfud Minta TNI-Polri dan ASN Sungguh-sungguh Jaga Netralitas Pemilu

Dia menegaskan, dalam undang-undang (UU), tertera jelas bahwa prajurit aktif tidak boleh terlibat dalam politik praktis.

"Kita koridornya, yang pertama, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Di situ jelas bahwa TNI aktif tidak boleh berpolitik praktis," ucapnya.

"Kemudian dalam UU Pemilu Nomor 7/2017, di situ ditegaskan lagi kalau ikut berpolitik praktis kena sanksi. Sanksinya itu pidana ataupun hukuman disiplin dari atasannya," sambung Agus.

Agus lantas menyatakan dirinya sudah memberikan penyuluhan kepada para prajurit, dari yang pangkatnya masih rendah hingga yang sudah tinggi.

Sebab, kata dia, mereka harus memahami apa-apa saja yang boleh TNI lakukan dan yang tidak.

"Dan saya sudah membuat buku saku perorangan, sudah ada di saku-sakunya prajurit itu untuk dibaca dan dipahami dan dilaksanakan," imbuhnya.

Baca juga: TNI AD Bantah Narasi Goenawan Mohamad Terkait Foto Gibran dengan Sejumlah Perwira

Diketahui, karier Agus sendiri dianggap cukup pesat.

Ia baru dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada 25 Oktober 2023. Namun, tak lama kemudian ia sudah diajukan Presiden Jokowi sebagai calon tunggal Panglima TNI.

Muncul kekhawatiran soal netralitas TNI mengingat putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, akan ikut berlaga di Pilpres 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com