Mendagri Lantik Pj Gubernur Bangka Belitung dan Papua Pegunungan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Wilayah, Safrizal ZA sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) pada Senin (13/11/2023).

Selain itu, Mendagri Tito juga melantik Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) RI Velix Wanggai sebagai Pj. Gubernur Papua Pegunungan.

Pelantikan berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (13/11/2023).

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 110/P Tahun 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan, Pemberhentian, dan Pengangkatan Penjabat Gubernur.

Baca juga: Sektor Kontruksi dan Industri Sawit Topang Pertumbuhan Ekonomi Bangka Belitung

Dalam sambutannya, Tito mengatakan, pelantikan kedua pejabat merupakan proses penyegaran yang diharapkan menghasilkan dinamika dan energi baru di kedua provinsi tersebut.

Selain itu, hal tersebut merupakan konsekuensi dari amanat Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016.

“Saya berharap banyak rekan-rekan penjabat akan dapat menjalankan tugas, yang pertama adalah mengisi kekosongan karena berakhirnya masa jabatan yang lama," kata Tito dilansir siaran pers Kemendagri.

"Kemudian running operasional pemerintahan tetap berjalan, politik dan pemerintahan di daerah tetap bisa stabil,” lanjutnya.

Baca juga: Kapolda Papua Sebut 28 TPS di Papua Pegunungan Berada di Sekitar KKB

Tito pun berpesan agar kedua Pj gubernur dapat menyelesaikan permasalahan yang menjadi atensi di tingkat nasional, seperti kemiskinan ekstrem, inflasi, stunting, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Di samping itu, kedua Pj. juga diminta mengatasi permasalahan di tingkat lokal.

Misalnya masalah lingkungan di Kepulauan Babel dan stabilitas keamanan di Papua Pegunungan.

Selain itu, keduanya juga diminta untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

“Saya berharap untuk masalah pilkada, tolong untuk 2 provinsi ini, Bapak-Bapak Penjabat Gubernur segera koordinasikan dengan bupati dan wali kota masing-masing menyelesaikan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD),” jelas Tito.

Menurut Tito, belum semua daerah menyelesaikan NPHD kepada KPU daerah, Bawaslu daerah, maupun TNI/Polri.

Dia menjelaskan, untuk keperluan pemilihan umum (pemilu) yakni Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg), anggarannya berasal dari biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Sedangkan Pilkada berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada kesempatan yang sama, Tito secara khusus meminta Pj gubernur berkoordinasi dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menyelesaikan persoalan di provinsi.