Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Israel Harus Tanggung Jawab atas Kekejaman yang Dilakukan

Kompas.com - 13/11/2023, 11:25 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas kekejaman yang telah mereka lakukan terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.

Hal ini dia ungkapkan usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) membahas Palestina di Riyadh, Arab Saudi, dikutip dalam keterangannya di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (13/11/2023).

Jokowi diketahui mengajak negara-negara OKI untuk bersatu dan berada di barisan paling depan dalam memperjuangkan keadilan bagi rakyat Palestina.

Baca juga: Menlu Retno Ditunjuk OKI Jadi Salah Satu Juru Damai untuk Palestina

"Perundingan damai harus segera dimulai, fasilitas publik dan kegiatan kemanusiaan tidak boleh menjadi sasaran serangan. Dan Israel harus bertanggung jawab atas kekejaman yang telah dilakukan," kata Jokowi, Senin.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyampaikan agar gencatan senjata harus segera diwujudkan. Pada saat yang sama, bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina yang terdampak juga harus segera disalurkan serta jumlahnya diperbanyak.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menegaskan agar seluruh pihak dapat menghormati prinsip hukum humaniter internasional.

"Dan saya ingin kembali tegaskan bahwa dari sejak awal terjadinya serangan, pemerintah telah dan akan terus berupaya untuk melindungi WNI serta fasilitas-fasilitas publik termasuk RS Indonesia," jelas dia.

Lebih lanjut Jokowi menjelaskan, KTT OKI telah menghasilkan resolusi yang berisi pesan sangat kuat untuk dunia.

Pesan ini akan dia sampaikan kepadaPresiden AS Joe Biden saat bertemu di Washington DC, AS, mengingat suara ini merupakan suara dari 57 negara.

Baca juga: Jokowi: Saya Akan Sampaikan Pesan dari Presiden Palestina untuk Presiden Biden

"Selain itu saya juga akan menyampaikan pesan dari Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, yang meminta secara khusus untuk menyampaikannya pada Presiden Biden," ungkap Jokowi.

Adapun kedatangannya Riyadh merupakan bagian dari rangkaian kunjungan Presiden Jokowi sejak Jumat malam pekan lalu. Usai ke Riyadh, Jokowi akan ke Washington DC dan ke San Fransisco, AS.

Jokowi bakal bertemu dengan Presiden Joe Biden di Washington DC dan akan menghadiri KTT APEC di San Fransisco. Ia akan meninggalkan AS untuk kembali ke Indonesia pada tanggal 17 November 2023.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com