Alwi Shihab Sebut Banyak Guru Agama Cenderung Intoleran, Kemenkumham Gelar Konferensi Internasional

JAKARTA. KOMPAS.com - Senior Fellow Institut Leimena Alwi Shihab menyebut banyak guru agama di Indonesia cenderung memahami pemahaman intoleran.

Menurut Alwi, hal ini sangat berbahaya sehingga pemerintah dan organisasi dari agama Islam dan Kristen perlu melakukan upaya Literasi Keagamaan Lintas Budaya.

“Ada sinyalemen bahwa ternyata banyak guru agama Islam, guru-guru agama di Indonesia cenderung intoleran,” kata Alwi dalam konferensi pers di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Jakarta, Kamis (9/11/2023).

Alwi menekankan, guru memiliki peran strategis dalam pembangunan generasi muda menjadi pemimpin bangsa.

Baca juga: Profil Ketua Umum PKB: dari Matori Abdul Djalil ke Alwi Shihab, Lalu ke Cak Imin

Sementara itu, pandangan intoleran hingga kekerasan di dunia timbul karena pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama.

“Sehingga perlu kita menggali ajaran agama yang betul-betul bersumber dari prime source (sumber utama),” ujar Alwi.

Menteri luar negeri RI periode 1999-2001 ini mengatakan, orang yang memiliki kompetensi pribadi memahami ajaran agamanya sendiri dan selalu merujuk pada sumber utama.

Dia pun memandang hubungannya dengan orang lain, ia menggunakan pemahaman pada sumber utama. Literasi keagamaan lintas budaya membuat guru-guru siap menghadapi perbedaan.

“Perbedaan jangan menjadi pintu masuk pertikaian, sebaliknya perbedaan adalah keniscayaan, maka kita hendaknya mengelola perbedaan tersebut untuk kepentingan bersama,” kata Alwi.

Baca juga: Soal Papua dan Papua Barat, Alwi Shihab: Semua Harus Menahan Diri

Untuk menjawab persoalan kecenderungan intoleran pada guru, Kemenkumham bersama Institut Leimena bekerjasama menggelar Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya.

Acara itu akan dihadiri 30 narasumber tersohor di dunia dan akan membicarakan berbagai topik menyangkut HAM dan akar intoleransi.

Acara yang bakal digelar pada 13-14 November 2023 tersebut, mengangkat tema “Human Dignity and Rule of Law for a Peaceful and Inclusive Society".

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM).

Baca juga: Alwi Shihab: Mempertahankan NKRI adalah Ciri Islam Sejati

Direktur Jenderal (Dirjen) HAM, Kemenkumham, Dhahana Putra mengatakan, literasi keagamaan lintas budaya sangat penting dibahas dalam pertemuan tersebut.

Menurut dia, forum itu merupakan bentuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Kemenkumham RI dan Institut Leimena sejak 2022.

“Konferensi internasional ini akan diikuti berbagai narasumber baik nasional dan internasional, yang selaras dengan pelaksanaan 75 tahun DUHAM pada 10 Desember nanti dengan tema Harmoni dalam Keberagaman,” kata Dhahana.

Acara itu akan digelar di Jakarta secara hybrid. Dengan demikian guru-guru dari daerah bisa mengikuti kegiatan tersebut.

Mereka bisa bertanya maupun membagikan pengalamannya yang menyangkut lintas keagamaan dan kebudayaan.

Acara tersebut akan dihadiri Utusan Khusus untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Kementerian Luar Negeri Kerajaan Belanda, Bea ten Tusscher, Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Amin Abdullah, Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani.

Kemudian, Direktur International Center for Law and Religion Studies Brigham Young University Brett Scharffs, Duta Besar Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional David Saperstein, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Siti Ruhaini Dzuhayatin.

Lalu, Wakil Sekretaris Jenderal (DSG) ASEAN untuk Komunitas Politik-Keamanan Robert Matheus Michael Tene, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Sidharto R. Suryodipuro.

Pendiri dan Ketua Komisi Kebebasan Beragama Internasional Greg Mitchell, dan President of G20 Interfaith Forum Cole Durha juga dijadwalkan hadir.