Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
M. Ikhsan Tualeka
Pegiat Perubahan Sosial

Direktur Indonesian Society Network (ISN), sebelumnya adalah Koordinator Moluccas Democratization Watch (MDW) yang didirikan tahun 2006, kemudian aktif di BPP HIPMI (2011-2014), Chairman Empower Youth Indonesia (sejak 2017), Direktur Maluku Crisis Center (sejak 2018), Founder IndoEast Network (2019), Anggota Dewan Pakar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (sejak 2019) dan Executive Committee National Olympic Academy (NOA) of Indonesia (sejak 2023). Alumni FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (2006), IVLP Amerika Serikat (2009) dan Political Communication Paramadina Graduate School (2016) berkat scholarship finalis ‘The Next Leaders’ di Metro TV (2009). Saat ini sedang menyelesaikan studi Kajian Ketahanan Nasional (Riset) Universitas Indonesia, juga aktif mengisi berbagai kegiatan seminar dan diskusi. Dapat dihubungi melalui email: ikhsan_tualeka@yahoo.com - Instagram: @ikhsan_tualeka

Menunggu Gagasan Gibran, Kaesang, dan Bobby

Kompas.com - 10/11/2023, 08:57 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Jalan pintas ketiganya tidak berhenti di situ, Gibran belakangan akhirnya digandeng sebagai cawapres Prabowo Subianto usai drama putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia capres-cawapres.

Ketua MK yang turut memutus perkara yang menguntungkan Gibran itu adalah pamannya sendiri.

Putusan yang menjadi karpet merah bagi Gibran untuk menerabas kandidasi pilpres itu terang saja membuat masyarakat sipil meradang. Lebih dari 16 Guru Besar atau Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara melaporkan dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK, berujung pada dibentuknya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Hasilnya, karena memang nuansa konflik kepentingan atau contact of interest begitu kental dan sulit dibantah, oleh MKMK, Anwar Usman paman dari Gibran itu, akhirnya dipecat sebagai Ketua MK. Sementara hakim konstitusi lainnya menerima sanksi teguran.

Sekalipun tidak berpengaruh pada putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan tidak memengaruhi tahapan pilpres 2024, karena MKMK hanya mengadili persoalan etik dan tidak menyentuh pokok perkara, namun setidaknya membuktikan bahwa membuka jalan pintas pada Gibran menuai tumbal, pamannya sendiri.

Anwar Usman sebenarnya masih beruntung, karena bila menyimak pembacaan putusan MKMK, ia sejatinya telah melakukan pelanggaran berat, dan mestinya bisa diberhentikan dengan tidak hormat sebagai hakim MK. Argumen itu bisa disimak dari dissenting opinion anggota MKMK, Bintan R. Saragih.

Hanya saja, seperti disampaikan Jimly Asshiddiqie anggota MKMK, dengan pertimbangan perlu ada kepastian hukum yang segera, karena terkait langsung dengan pentahapan pilpres 2024, Anwar Usman akhirnya dipertahankan sebagai salah satu anggota hakim MK.

Pasalnya, jika dipecat sebagai hakim MK, Anwar Usman punya peluang untuk melakukan banding terhadap putusan MKMK, yang tentu akan perlu waktu, kepastian hukum bakal molor.

Sementara pada 13 November 2023, KPU sudah harus menetapkan pasangan capres dan cawapres yang akan berkontestasi pada Pilpres 2024.

Politik asal trabas Gibran pun ternyata menimbulkan luka batin politik pada partai yang membesarkannya. Hal itu karena Gibran tidak memberikan pernyataan resmi untuk mundur atau keluar dari PDIP, kemudian segera mengembalikan kartu tanda anggota partai.

Hal yang sama juga ditunjukan Bobby, tanpa permisi dan ‘ewuh pakewuh’, ia pun asal trabas, langsung deklarasi dan menjadi Ketua Umum Relawan Pengusaha Pejuang, mendukung Prabowo-Gibran sebagai capres dan cawapres, yang notabene adalah rival kandidat yang diusung partainya.

Langkah keduanya menerabas ke capres yang sebelumnya merupakan lawan politik dari ayah mereka pada pilpres sebelumnya, menegaskan bahwa dalam politik tak ada kawan sejati, yang ada hanya kepentingan yang abadi.

Gibran bahkan tak sekadar mendukung, tapi menjadi cawapres bagi Prabowo.

Oleh politisi senior PDIP, Panda Nababan, dalam satu tayangan podcast baru-baru ini, Gibran dan Bobby disebut berpolitik tidak dengan budi pekerti, yang di dalamnya ada tata krama, sopan santun, dan etika.

Seperti yang diingatkan Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan di DPR RI 16 Agustus 2023 lalu, mengenai pentingnya berpolitik dengan budi pekerti.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

Nasional
4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

Nasional
Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Nasional
Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Nasional
Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Nasional
Tol MBZ Diyakini Aman Dilintasi Meski Spek Material Dipangkas

Tol MBZ Diyakini Aman Dilintasi Meski Spek Material Dipangkas

Nasional
Jet Tempur F-16 Kedelepan TNI AU Selesai Dimodernisasi, Langsung Perkuat Lanud Iswahjudi

Jet Tempur F-16 Kedelepan TNI AU Selesai Dimodernisasi, Langsung Perkuat Lanud Iswahjudi

Nasional
Kemensos Siapkan Bansos Adaptif untuk Korban Bencana Banjir di Sumbar

Kemensos Siapkan Bansos Adaptif untuk Korban Bencana Banjir di Sumbar

Nasional
Ahli Sebut Proyek Tol MBZ Janggal, Beton Diganti Baja Tanpa Pertimbangan

Ahli Sebut Proyek Tol MBZ Janggal, Beton Diganti Baja Tanpa Pertimbangan

Nasional
Jokowi Kembali ke Jakarta Usai Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

Jokowi Kembali ke Jakarta Usai Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

Nasional
Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Nasional
Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com