Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Integrasikan Layanan Digital Izin Event, Menpan-RB: Angin Segar bagi Pelaku Ekonomi Kreatif

Kompas.com - 09/11/2023, 14:31 WIB
F Azzahra,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com- Pemerintah mengintegrasikan perizinan penyelenggaraan event secara digital sebagai salah satu prioritas sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Layanan tersebut didemonstrasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sebagai koordinator SPBE nasional di Kantor Kemenpan-RB, Kamis (9/11/2023).

"Alhamdulilah, kerja keras untuk layanan digital penyelenggaraan event telah rampung. Layanan ini memadukan sistem yang sudah eksisting, yakni online single submission (OSS) pada Kementerian Investasi dan Presisi di Kepolisian Republik Indonesia (Polri)," kata Menpan-RB Abdullah Azwar Anas dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (9/11/2023).

Sebagai informasi, layanan digital izin penyelenggaraan event merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kemenpan-RB, Polri, dan badan usaha milik negara (BUMN).

Pemerintah meminta masukan dari pelaku industri event selama masa uji coba layanan agar layanan digital ini dapat berorientasi pada kepuasan pengguna.

Kolaborasi Kementerian PANRB dengan sejumlah Kementerian, Polri, dan BUMN dalam pelayanan digital izin event di Indonesia.DOK. Kementerian PANRB Kolaborasi Kementerian PANRB dengan sejumlah Kementerian, Polri, dan BUMN dalam pelayanan digital izin event di Indonesia.

Baca juga: Soal Wacana ASN WFH untuk Atasi Polusi, Kementerian PANRB: Kami Ikuti Aturan Pemprov DKI

Anas mengatakan, perizinan event menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Pasalnya perizinan event ini memiliki potensi yang luar biasa dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Menurut data Kemenparekraf, perizinan event ini bisa menghasilkan ekonomi hingga triliunan rupiah. Seperti yang kita tahu, banyak masyarakat Indonesia yang menonton konser di luar negeri, sehingga apabila perizinan event dipermudah, kita juga bisa menggaet wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia," tutur Anas.

Dalam kesempatan itu, Anas menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada seluruh kementerian/lembaga, BUMN, dan pelaku usaha yang telah berkolaborasi untuk mentransformasikan layanan digital izin event.

"Selamat atas orkestrasi yang hebat ini, terutama untuk Kemenko Maritim dan Investasi, Kemenparekraf, Kementerian Investasi, Polri, PT Telkom, dan Bank Mandiri yang telah bekerja sama untuk mewujudkan digitalisasi layanan izin event ini," tutur Anas.

Baca juga: Kementerian PANRB: Tidak Boleh Ada Pemberhentian bagi Tenaga Honore

Kolaborasi Kementerian PANRB dengan sejumlah Kementerian, Polri, dan BUMN dalam pelayanan digital izin event di Indonesia.DOK. Kementerian PANRB Kolaborasi Kementerian PANRB dengan sejumlah Kementerian, Polri, dan BUMN dalam pelayanan digital izin event di Indonesia.

Lebih lanjut, Anas menambahkan, layanan ini telah menghadirkan pengalaman baru yang berbasis pengguna (user centric), seperti layanan di dunia swasta.

"Sebelumnya, belum ada service level agreement (SLA) yang jelas dan biaya pasti pada layanan izin event ini. Dulu, event organizer harus datang ke kepolisian, dinas di pemerintah daerah (pemda), dan sebagainya, sehingga biaya yang dikeluarkan cukup besar. Sementara kini teknisnya sudah fully online hanya dengan menggunakan laptop," jelas Anas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com