Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suhartoyo, Ketua MK Pengganti Anwar Usman, Punya Harta Rp 14,7 Miliar

Kompas.com - 09/11/2023, 13:43 WIB
Syakirun Ni'am,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) terpilih untuk periode 2023-2028 Suhartoyo memiliki harta Rp 14.748.971.79 atau Rp 14,7 miliar.

Suhartoyo menduduki jabatan tersebut menggantikan Anwar Usman yang dinyatakan terbukti melanggar etik berat sehingga dicopot dari kursi Ketua MK.

Adapun kekayaan Rp 14,7 miliar itu merujuk pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Suhartoyo yang dilaporkan Suhartoyo ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 14 Maret 2023.

Kekayaan Suhartoyo didominasi kas dan setara kas senilai Rp 7.264.386.796 atau Rp 7,2 miliar.

Baca juga: Profil Suhartoyo: Dulu Pimpin PN Jaksel, Kini Jadi Ketua MK Gantikan Anwar Usman

Komponen kekayaan paling tinggi Suhartoyo yang kedua adalah aset tanah dan bangunan senilai Rp 6.486.585.000.

Jumlah aset properti itu ada delapan dan tersebar di Kabupaten Sleman, Yogyakarta; Metro, Lampung; Tangerang; dan Lampung Tengah.

Aset properti paling besar terletak di Tangerang berupa tanah dan bangunan seluas 373 meter persegi/332 meter persegi senilai Rp 1.900.220.000.

Suhartoyo juga melaporkan kepemilikan tiga mobil senilai Rp 810 juta. Salah satunya berupa Alphard Type G Tahun 2018 senilai Rp 650 juta.

Baca juga: MK Sepakati Suhartoyo Jadi Ketua Gantikan Anwar Usman

“Hasil sendiri,” sebagaimana dikutip dari LHKPN Suhartoyo di KPK.

Kemudian, Suhartoyo juga melaporkan kepemilikan harta bergerak lainnya senilai Rp 188 juta.

Ia tidak melaporkan kepemilikan utang. Dengan demikian, jumlah total harta kekayaan Suhartoyo mencapai Rp 14.748.971.796.

Sebelumnya, musyawarah mufakat para hakim konstitusi menyepakati Suhartoyo menjabat sebagai Ketua MK periode 2023-2028.

Musyawarah dihadiri oleh seluruh hakim konstitusi, yakni Anwar Usman, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Manahan M. P. Sitompul, Suhartoyo, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan M. Guntur Hamzah.

Baca juga: Anwar Usman yang Menolak Mundur...

 

Meski Anwar Usman hadir, ita tidak berhak mencalonkan diri sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi habis karena dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK).

Adapun Suhartoyo akan dilantik dan disumpah sebagai Ketua MK baru pada Senin (13/11/2023) pekan depan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com