Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Sebut Ada Menteri Neolib di Kabinet, Airlangga: Itu Bagian dari Drakor

Kompas.com - 08/11/2023, 17:44 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menyebut ada menteri yang menganut paham neoliberal di kabinet.

Menurut Airlangga, hal tersebut bagian dari drama politik yang sebelumnya sempat disinggung oleh Presiden Joko Widodo.

"Itu bagian dari drama Korea (drakor)," ujar ketua umum Partai Golkar itu, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Baca juga: Prabowo: Ada Menteri Neoliberal di Kabinet, padahal Jokowi Selalu Pikirkan Rakyat Kecil

Presiden Jokowi sempat menyinggung soal banyaknya drama menjelang pemilu saat menghadiri HUT ke-59 Partai Golkar pada Senin (6/11/2023).

Presiden menyebut banyaknya drama politik akhir-akhir ini seolah seperti serial drakor.

Padahal, menurut Jokowi, pertarungan Pilpres harusnya diisi dengan gagasan dan ide.

Adapun Prabowo mengungkapkan adanya menteri menganut asas neoliberal saat memberi paparan dalam Rakernas LDII, Selasa (7/11/2023).

Bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju itu awalnya mengungkit bahwa dirinya merupakan rival yang dikalahkan Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019.

Ketika 'ditarik' masuk ke kabinet Jokowi, dirinya melihat betapa berpihaknya Jokowi kepada masyarakat miskin.

"Saya rival yang dikalahkan, begitu saya masuk kabinet, saya lihat, kan saya hadir sidang kabinet, saya lihat kebijakan-kebijakan selalu memikirkan bagaimana rakyat kecil, bagaimana orang miskin. Itu selalu fokus beliau," ujar Prabowo.

Baca juga: Stres Jadi Pengusaha, Prabowo: Gayanya Keren, Saat Mau Tidur Mikir Dikejar Bank

Namun, Prabowo heran ada menteri di kabinet yang menurutnya berpandangan neoliberal.

"Ada juga menteri-menteri yang neolib-neolib itu. Gue enggak sebut siapa namanya, enggak boleh dong. Enggak etis karena kan kita harus kompak. Tapi neolib, gimana?" tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com