Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ribut di Pemda gara-gara PLTSa dan Solusi “Bisnis Ajaib” Stranas PK

Kompas.com - 08/11/2023, 11:44 WIB
Syakirun Ni'am,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

 JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menawarkan jalan keluar untuk masalah beban biaya pengelolaan sampah pemerintah daerah yang dinilai justru menguntungkan vendor atau pihak swasta.

Koordinator Harian Stranas PK Niken Ariati menjelaskan, sebanyak 12 pemerintah daerah mendapatkan instruksi agar mengelola sampah dan mengalihkannya ke Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Kebijakan ini merupakan proyek strategis nasional (PSN) yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Menurut Niken, kebijakan itu tidak berjalan dan menghadapi banyak masalah di lapangan.

Baca juga: Ramah Lingkungan, Begini Cara Sampah Diubah Menjadi Listrik di PLTSa

“Tahun 2020 kita bisa bilang ke presiden bahwa ini Perpres enggak jalan. Kalau jalan itu enggak bisa karena sistem bisnisnya enggak baik dan pengadaannya semua bermasalah,” kata Niken saat ditemui awak media di gedung Anti Corruption Learning Centre Komisi Pemberantasan Korupsi (ACLC KPK), Jakarta, Senin (6/11/2023).

Niken mengatakan, sejumlah pemerintah daerah yang mendapatkan instruksi dalam Perpres itu bergejolak karena bersikap resisten atau tidak mau melaksanakan Perpres tersebut.

Salah satunya adalah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi yang diancam dengan hak angket oleh DPRD karena menolak menandatangani pembangunan PLTSa atau intermediate treatment facility (ITF).

Heru memutuskan membangun dua refuse derived fuel (RDF) Plant. RDF merupakan bahan bakar alternatif hasil pemilahan sampah padat perkotaan yang mudah dan tidak mudah terbakar.

Niken menyebut, Heru menolak karena program tersebut terlalu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Baca juga: Rencana Pembangunan PLTSa di TPA Cipeucang, Dinas LH Klaim Studi Kelayakan Sudah Rampung

Padahal, Pemprov DKI Jakarta diketahui sebagai pemerintah daerah dengan pendapatan yang tinggi. Namun, besarnya biaya itu membuat mereka terbebani

“Pemda kalau dibebani harus PLTSa Pembangkit Listrik Tenaga Sampah itu pasti akan ribut karena investasinya tinggi,” kata Niken.

“Bayangkan ya, sekelas DKI saja merasa kemahalan apalagi yang lain,” tambahnya.

Selain Heru, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka juga menolak membayar tipping fee.

Tipping fee merupakan bea gerbang yang dibayarkan pemerintah kepada pihak swasta untuk membakar sampah.

“Dia enggak mau bayar tipping fee pengelolaan sampah,” kata Niken.

Halaman:


Terkini Lainnya

“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Nasional
Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Nasional
Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Nasional
Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Nasional
Jika Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, PDI-P Dinilai Tak Punya Nilai Jual

Jika Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, PDI-P Dinilai Tak Punya Nilai Jual

Nasional
Gerindra: Pertemuan Prabowo-Megawati Sedang Cocokkan Waktu, Tidak Lama Lagi...

Gerindra: Pertemuan Prabowo-Megawati Sedang Cocokkan Waktu, Tidak Lama Lagi...

Nasional
'Dissenting Opinion', Hakim Arief Nilai Mahkamah Etika Nasional Perlu untuk Tangani 'Cawe-cawe' Presiden

"Dissenting Opinion", Hakim Arief Nilai Mahkamah Etika Nasional Perlu untuk Tangani "Cawe-cawe" Presiden

Nasional
Djarot PDI-P: Di Dalam maupun Luar Pemerintahan Sama-sama Baik

Djarot PDI-P: Di Dalam maupun Luar Pemerintahan Sama-sama Baik

Nasional
Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Tuduhan Kecurangan Tak Terbukti, Ini Penting

Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Tuduhan Kecurangan Tak Terbukti, Ini Penting

Nasional
Prabowo: Berkah Politis di Jalan Kontroversi dan Tantangan Besarnya

Prabowo: Berkah Politis di Jalan Kontroversi dan Tantangan Besarnya

Nasional
Respons Putusan MK, Jokowi: Saatnya Kita Bersatu, Bekerja, Membangun Negara

Respons Putusan MK, Jokowi: Saatnya Kita Bersatu, Bekerja, Membangun Negara

Nasional
Anies-Muhaimin: Pilpres Telah Usai, Selamat Bekerja Prabowo-Gibran

Anies-Muhaimin: Pilpres Telah Usai, Selamat Bekerja Prabowo-Gibran

Nasional
Saksi Sebut Kementan Tiap Bulan Keluarkan Rp 43 Juta untuk Bayar Cicilan Alphard SYL

Saksi Sebut Kementan Tiap Bulan Keluarkan Rp 43 Juta untuk Bayar Cicilan Alphard SYL

Nasional
Selain Kirim Bantuan, Mensos Risma Akan Pasang Alarm Bencana di Gunung Semeru

Selain Kirim Bantuan, Mensos Risma Akan Pasang Alarm Bencana di Gunung Semeru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com