Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pakar Politik Nilai Jokowi Pemain Watak yang Punya 2 Muka, Ini Alasannya

Kompas.com - 05/11/2023, 14:27 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar politik Ikrar Nusa Bhakti menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini tengah menunjukkan dua sisi atau watak yang berbeda dalam dirinya.

Bahkan, menurutnya, Jokowi adalah pemain watak dalam konteks pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Ia pun mencontohkan berbagai ucapan Jokowi yang dinilai kontroversi dan seolah bertolak belakang dengan kenyataan yang ada.

"Kenapa saya mengatakan pemain watak yang punya dua muka. Ke depan, kepada masyarakat itu, tadi dibilang bahwa, 'Ini nanti tergantung rakyat (usai Jokowi beri restu Gibran jadi cawapres). Saya enggak ikut-ikut'," kata Ikrar menirukan ucapan Jokowi beberapa pekan lalu.

Baca juga: Jokowi dan Megawati Dinilai Sudah Berseberangan untuk Pemilu 2024

Hal itu disampaikan Ikrar Nusa Bhakti dalam tayangan Gaspol! Kompas.com yang disiarkan di kanal YouTube Kompas.com, Sabtu (4/11/2023).

Menurutnya, publik justru sudah memahami jika ucapan Jokowi bertolak belakang dengan kenyataannya.

Ikrar mengatakan, publik sudah tahu bahwa Jokowi ikut campur atau "cawe-cawe" dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Kenyataan itu semakin jelas setelah Gibran bisa maju dalam Pilpres karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Kemudian, Ikrar mencontohkan ketika Jokowi berusaha menciptakan citra netral dengan mengajak tiga bakal capres makan siang, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Baca juga: Ikrar Nusa Bhakti Sindir Jokowi: Orang kalau Sudah Berkuasa Itu Suka Lupa

"Dalam situasi rilis (keterangan pers), (situasi makan siang) ketawa-tawa, kata Ganjar, kan," ujar Ikrar Nusa Bhakti.

"Tapi dua orang ini kan, baik Ganjar maupun Anies Baswedan masih tetap menyuarakan, apakah Anda bisa netral?" katanya lagi.

Ia lantas mengatakan, Jokowi kembali mencoba meyakinkan diri bakal netral pada Pemilu 2024 ketika menginstruksikan para penjabat kepala daerah untuk menjaga netralitas.

"Baru berapa hari ngomong gitu. Apa yang terjadi di Gianyar? (Pencopotan baliho Ganjar-Mahfud MD)," ujar Ikrar.

Baca juga: Ikrar Nusa Bhakti: Saya Tak Menyangka Jokowi Berubah, dari Jokowi adalah Kita Jadi seperti Raja Jawa Kecil

Lebih lanjut, Guru Besar Riset Politik Lembaga Ilmu Politik Indonesia (LIPI) 1984-2017 ini menilai wajar jika PDI-P dan simpatisan pendukung Jokowi pada pemilihan presiden (Pilpres) 2014 dan 2019 sakit hati melihat penurunan baliho itu.

"Pada 2019, Pemilu Presiden 2019, itu Gianyar memberikan dukungan 97 persen, tertinggi di Indonesia. Anda bisa bayangkan mengapa itu teman-teman dari PDI-P sakit hati, mengapa kemudian baliho Ganjar-Mahfud MD dipindahin," kata Ikrar.

Perlu diketahui, beberapa pernyataan Jokowi belakangan disoroti publik menjelang Pemilu 2024.

Halaman:


Terkini Lainnya

KY Sebut Tak Terdampak Ganguan PDN

KY Sebut Tak Terdampak Ganguan PDN

Nasional
Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol KIM Plus Erick Thohir di Kemenhan, Bahas Apa?

Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol KIM Plus Erick Thohir di Kemenhan, Bahas Apa?

Nasional
Polri Hormati Langkah Pihak Pegi Setiawan Ajukan Praperadilan

Polri Hormati Langkah Pihak Pegi Setiawan Ajukan Praperadilan

Nasional
Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

Nasional
Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

Nasional
Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

Nasional
Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

Nasional
Gerindra: Memang Anies Sudah 'Fix' Maju di Jakarta? Enggak Juga

Gerindra: Memang Anies Sudah "Fix" Maju di Jakarta? Enggak Juga

Nasional
Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

Nasional
Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

Nasional
Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan 'Vina Cirebon'

Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan "Vina Cirebon"

Nasional
Menkominfo Janji Pulihkan Layanan Publik Terdampak Gangguan Pusat Data Nasional Secepatnya

Menkominfo Janji Pulihkan Layanan Publik Terdampak Gangguan Pusat Data Nasional Secepatnya

Nasional
Terdampak Gangguan PDN, Dirjen Imigrasi Minta Warga yang ke Luar Negeri Datangi Bandara Lebih Awal

Terdampak Gangguan PDN, Dirjen Imigrasi Minta Warga yang ke Luar Negeri Datangi Bandara Lebih Awal

Nasional
Kapolri Sematkan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo

Kapolri Sematkan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo

Nasional
Dihukum 6 Tahun Bui, Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Pertimbangkan Kasasi

Dihukum 6 Tahun Bui, Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Pertimbangkan Kasasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com