Penyelesaian Kasus HAM Berat Masa Lalu yang Tak Dipandang Prabowo-Gibran

JAKARTA, KOMPAS.com - Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi satu-satunya bakal calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang tak mencantumkan visi-misi penyelesaian kasus Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu.

Dalam dokumen visi-misinya, Prabowo-Gibran hanya mencantumkan janji perlindungan HAM untuk warga negara dan menghapus praktik diskriminasi saja.

Soal program kebijakan, Prabowo-Gibran janji akan membuat kebijakan inklusif dan menjamin hak dasar masyarakat kelompok rentan hingga perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Tak ada penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu yang disinggung layaknya dua pasangan capres-cawapres lainnya yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Baca juga: PDI-P Ingatkan Semua Pasangan Calon Harus Punya Komitmen Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Bakal paslon Ganjar-Mahfud, dalam dokumen yang disetorkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan komitmen untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu secara adil. Terutama, atas pelanggaran HAM yang jadi beban peradaban bangsa.

Sedangkan bakal paslon Anies-Cak Imin juga mendorong pemulihan sosial ekonomi korban pelanggaran HAM dan menguatkan lembaga HAM Nasional.

Rekam jejak Prabowo

Aktivis HAM Usman Hamid menilai, apa yang tercermin di dalam dokumen visi misi Prabowo-Gibran, tak lepas dari rekam jejak Prabowo di masa lalu.

Menurutnyanya, publik perlu melihat kiprah masing-masing capres selama menjadi pejabat di era sebelumnya.

Baca juga: Kubu Prabowo-Gibran Sebut Ada Hal Lebih Penting Dibandingkan Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu

"Adakah dari mereka yang selama ini terlihat gigih memperjuangkan penyelesaian kasus-kasus HAM berat masa lalu atau malah berdiam diri atas terjadinya pelanggaran HAM atau malah justru terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran HAM berat masa lalu?"

Menurutnya, rekam jejak tersebut penting ditelaah karena kasus pelanggaran HAM khususnya pelanggaran HAM berat masa lalu harus dituntaskan.

Sekretaris Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis Munir Said Thalib ini mengatakan, penuntasan kasus HAM harus dilakukan melalui koridor hukum untuk memberikan rasa keadilan kepada korban yang kehilangan keluarganya di masa lalu.

secara hukum untuk memberikan keadilan bagi para korban yang kehilangan haknya di masa lalu.

KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A Menteri Pertahanan Prabowo Subianto usai membuka 'Simposium Geopolitik & Geostrategis Global serta Pengaruhnya terhadap Indonesia' di kompleks Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, pada Kamis (2/11/2023).

"Hal itu juga penting karena menyangkut moralitas kolektif masyarakat bangsa di masa depan. Bangsa ini memerlukan masa depan baru, dalam arti berpijak pada sejarah pelanggaran HAM masa lalu yang jujur mengakui sisi kelamnya. Hal ini pula yang bisa mencegah pelanggaran HAM berat terulang di masa depan," kata Usman Hamid.

Tak paham kewajiban negara

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Dimas Bagus Arya menilai, sikap Prabowo-Gibran yang tak mencantumkan program penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu sebagai bentuk ketidakpahaman paslon ini terhadap isu HAM.

"Ini menegaskan Prabowo-Gibran tidak punya keberpihakan dan tidak berpikir bahwa kewajiban negara untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sehingga mereka tidak memasukan itu," ujar Dimas.

Padahal, kata Dimas, presiden dan wakil presiden terpilih nantinya punya otoritas politik paling tinggi untuk dapat menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu.

Baca juga: Kontras: Prabowo-Gibran Tak Berpikir Negara Berkewajiban Menuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Komitmen tersebut tak terlihat dari Prabowo-Gibran yang sama sekali tak menyinggung penyelesaian pelanggaran HAM berat.

Sikap ini, menurut dia, juga dapat dinilai sebagai bentuk kuat Prabowo memang menjadi aktor pelanggaran HAM.

"Karena memang sejauh ini menjadi diskursus publik karena Prabowo punya catatan kelam soal isi pelanggaran HAM masa lalu terutama saat 97-98, juga Timor Leste," ucapnya.

Perintah reformasi

Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan, sudah semestinya paslon capres-cawapres memberikan komitmen penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu.

Karena penuntasan kasus HAM berat masa lalu adalah perintah reformasi.

"Ya pelanggaran HAM kan menjadi perintah reformasi. Itu termuat di dalam konstitusi kita sehingga semua harus punya komitmen," ucap Hasto.

Hasto pun mengusulkan agar semua bacapres dan bacawapres hendaknya mencantumkan isu tersebut.

"Kalau itu belum ya nanti kami usulkan untuk semua masuk" kata dia.

Kubu Prabowo tak bisa menjawab

Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak tak bisa menjawab alasan absennya program penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu dalam visi-misi Prabowo-Gibran.

"Nanti ditanya, ya," kata Dahnil.

Baca juga: Kaesang Bakal Dorong Penyelesaian Kasus HAM Berat Masuk Visi Misi Prabowo-Gibran

Namun Dahnil menyebut, Prabowo memiliki konsen kepada pemajuan HAM di Indonesia dengan misi asta cita bagian pertama.

Dia menegaskan HAM tetap menjadi isu penting yang masuk ke dalam visi misi Prabowo-Gibran. Begini bunyinya, "memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)".

"Jadi terkait dengan HAM itu adalah bagian penting. Bahkan itu menjadi salah satu ruh dari program Pak Prabowo dan Mas Gibran," tutur dia.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep tak bisa menjawab secara pasti mengenai persoalan ini.

Baca juga: Jawaban Kaesang soal Tak Ada Penyelesaian HAM Berat Masa Lalu di Visi Misi Prabowo-Gibran

Adik Gibran ini menyatakan bahwa masih ada kemungkinan isi di dalam dokumen visi dan misi itu ditambahkan.

“Beberapa hal yang kurang pasti kita tambahkan,” ujar Kaesang setelah mengunjungi posko relawan Jokowi, Timbul Sehati Indonesia, Jalan Penjernihan Dalam, Bendungan Hilir, Jakarta, Kamis (2/11/2023).