Pacu Reformasi Birokrasi Berdampak, Kemenpan-RB Lakukan Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik

"Terdapat keengganan untuk melakukan replikasi inovasi, karena dianggap sebagai tindakan yang tidak kreatif, tidak orisinal, dan memiliki konotasi negatif. Hal ini menjadi salah satu penyebab tidak meratanya pertumbuhan inovasi pelayanan publik di daerah," jelasnya.

Sebagai penyelenggara pelayanan publik, Kemenpan-RB perlu melihat kembali bahwa replikasi sangat penting karena merupakan bagian dari penyebarluasan inovasi.

"Replikasi juga dapat menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas karena inovasi yang direplikasi sudah teruji di daerah lain. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu memahami kebutuhan apakah lebih strategis menciptakan inovasi atau mereplikasi suatu inovasi," papar Diah.

Baca juga: Menpan-RB dan Jaksa Agung Sepakati Kelembagaan untuk Optimalkan Pengembalian Aset Hasil Pidana ke Negara

Penciptaan inovasi maupun replikasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang lebih baik.

"Pemda juga harus bisa menempatkan kebutuhan dan pengambilan kebijakan dalam penciptaan maupun replikasi inovasi pelayanan publik,” imbuh Diah.

Sebagai informasi, hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali I Wayan Serinah, Ketua Tim Panel Independen KIPP 2023 Siti Zuhro, serta Ketua Tim Evaluasi KIPP 2023 Ida Bagus Wyasa Putra.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali I Wayan Serinah mengatakan, replikasi inovasi telah dilaksanakan di sejumlah daerah di Provinsi Bali.

Baca juga: Menpan-RB dan Jaksa Agung Sepakat Jalankan Upaya Penguatan Kelembagaan Kejaksaan

"Replikasi inovasi yang akan diimplementasikan di wilayah pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota di Bali dilaksanakan sesuai kebutuhan pada setiap instansi daerah pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD)," tuturnya.

Kemudian, Ketua Tim Evaluasi KIPP 2023 Ida Bagus Wyasa Putra menjelaskan mengenai inovasi pelayanan publik berkelanjutan. Menurutnya, inovasi yang baik adalah inovasi yang dapat berkelanjutan, salah satunya bisa dikembangkan melalui replikasi.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak, terutama pemerintah, untuk membangun dan menjaga keberlangsungan inovasi.

"Dukungan yang dibutuhkan adalah infrastruktur dan anggaran. Infrastruktur sendiri dapat berupa regulasi yang bisa menjamin keberlangsungan inovasi," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Tim Panel Independen KIPP 2023 Siti Zuhro mengatakan, masing-masing institusi memiliki fungsi untuk mendorong keberhasilan inovasi pelayanan publik.

Baca juga: Menpan-RB Berikan 3 Rekomendasi Tata Kelola kepada Ditjen Imigrasi

"Tantangan besarnya adalah political will, political commitment, dan law enforcement yang acapkali berubah," ujarnya.