Pacu Reformasi Birokrasi Berdampak, Kemenpan-RB Lakukan Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik

KOMPAS.com - Pemerintah daerah terus dipacu untuk menerapkan reformasi birokrasi yang berdampak langsung ke masyarakat, salah satunya melalui pengembangan inovasi pelayanan publik.

Untuk mengakselerasi hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menggelar Seminar Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik bertemakan "Arah Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik Menuju Birokrasi Berdampak".

Seminar tersebut diadakan untuk berbagi pengetahuan terkait pembinaan inovasi pelayanan publik. Kegiatan ini juga menjadi upaya Kemenpan-RB untuk memberdayakan hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) di pemerintah daerah (pemda)

"Seminar ini sekaligus mendorong penyelenggara pelayanan publik melalui inovasi,” ujar Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan-RB Diah Natalisa di Bali, Kamis (02/11/2023).

Baca juga: Bertemu Sandiaga Uno, Menpan-RB Puji Penyempurnaan Integrasi Digitalisasi Izin Event

Bali menjadi salah satu lokasi pelaksanaan seminar karena pemda di Bali dinilai aktif mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan Kemenpan-RB.

Diah menjelaskan bahwa KIPP merupakan salah satu upaya strategi untuk penciptaan inovasi pelayanan publik.  

“Sejak pertama kali diselenggarakan pada 2014, KIPP telah berhasil menjaring 1.065 Top Inovasi Pelayanan Publik. Sebanyak 42 Inovasi di antaranya berasal dari wilayah Provinsi Bali yang tersebar di pemerintahan kabupaten/kota,” tutur Diah.

Penciptaan inovasi tersebut, lanjut dia, merupakan arahan dari Menpan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas.

"Namun, perlu ditegaskan, meskipun penciptaan inovasi pelayanan publik tersebut membawa dampak positif ke masyarakat, tapi bukan berarti pemda berlomba-lomba membuat aplikasi yang baru," ujarnya.

Baca juga: Menpan-RB Serukan Percepatan MPP di Berbagai Daerah di Indonesia

Ia menjelaskan, selain inovasi, Kemenpan-RB juga melakukan pembinaan inovasi pelayanan publik melalui pengembangan dan pelembagaan inovasi pelayanan publik.

DOK. Kemenpan-RB Seminar Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik bertemakan Arah Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik Menuju Birokrasi Berdampak di Bali, Kamis (2/11/2023).

Menurut Diah, pengembangan inovasi bukan hanya untuk memperbarui cara kerja inovasi, tetapi juga memperluas jangkauan dan dampaknya ke unit kerja, instansi, atau daerah lain di Indonesia.

Diah berharap, ketiga aspek pembinaan tersebut dapat menciptakan ekosistem sehat yang dapat mendorong reformasi birokrasi berdampak.

"Meski demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa setelah sepuluh tahun program pembinaan inovasi pelayanan publik, masih ada tantangan yang perlu direspons secara positif untuk melakukan perbaikan," ucapnya.

Baca juga: Tak Perlu Gedung Baru, Menpan-RB Percepat Hadirnya Mal Pelayanan Publik

Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah adalah belum meratanya pertumbuhan inovasi pelayanan publik yang sesuai dengan kriteria inovasi.

Hal tersebut dapat dilihat dari sebaran Top Inovasi Pelayanan Publik yang didominasi oleh instansi pemerintah yang terkonsentrasi di Pulau Jawa.