Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minta Investasi Luar Negeri di IKN Direm Dulu, Jokowi: Dahulukan Investor Dalam Negeri

Kompas.com - 01/11/2023, 16:57 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ihsanuddin

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta agar masuknya investor luar negeri ke Ibu Kota Nusantara (IKN) ditahan terlebih dulu.

Menurut Presiden, pemerintah selalu memprioritaskan dan mendahulukan investor lokal dalam investasi di IKN.

Namun, jika tidak ada minat dari investor lokal, maka pemerintah akan mencari investor dari luar negeri yang minat untuk berinvestasi di IKN juga tinggi.

"Tapi kami memang rem dulu. Saya sampaikan kepada Kepala Otorita, rem untuk (investasi) yang dari luar, berikan kesempatan, kalau bisa juga di-joint-kan dengan (investor) yang dari dalam," ujar Jokowi dilansir siaran pers Sekretariat Presiden, Rabu (1/11/2023).

"Sehingga zona-zona yang sudah kita rencanakan nanti semuanya akan terisi," lanjutnya.

Baca juga: Jokowi Sebut Pembangunan RS di IKN Kuatkan Kepercayaan Investor dan Masyarakat

Presiden lantas merinci, sedikitnya ada 130 investor dari Singapura yang telah datang melihat langsung IKN beberapa bulan lalu.

Selain itu ada juga investor dari Korea Selatan, Jepang, Malaysia, hingga Persatuan Emirat Arab.

Kepala Negara pun meyakini bahwa para investor akan berbondong-bondong datang ke IKN, terutama jika infrastruktur jalan tol dan bandara telah selesai dibangun.

Sebab sebelumnya pada Rabu pagi, Presiden Jokowi telah meninjau progres pembangunan jalan tol Balikpapan-IKN yang telah mencapai 55 persen.

Selain itu, Presiden juga melakukan ground breaking Bandara IKN. Presiden menargetkan keduanya bisa dipakai pada Juni 2024.

"Saya yakin kalau semuanya memulai dan jalan, airport itu selesai, akan berbondong-bondong investor datang ke Nusantara," ungkapnya.

Baca juga: Pembangunan Bandara IKN Resmi Dimulai, Bisa Didarati Pesawat mulai Juli 2024

Adapun pada Rabu, Presiden Jokowi melakukan ground breaking pembangunan superblok Pakuwon Nusantara di kawasan IKN.

Proyek tersebut terdiri dari mal, apartemen dan hotel.

"Saya senang ini PT Pakuwon sudah mendahului membangun dan saya sangat menghargai, mengapresiasi, dan kita harapkan ini akan memberikan gelombang yang lain yang tadi juga," ujar Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com