PDI-P Bisa Merugi jika Berkonfrontasi Terbuka dengan Jokowi, apalagi kalau Tarik Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai, PDI Perjuangan berpotensi kehilangan suara elektoral jika terang-terangan berkonfrontasi dengan Presiden Joko Widodo.

Sebab, sebagian pemilih PDI-P merupakan pendukung loyal Jokowi. Menjauhi Jokowi bisa berarti menjauhi pemilih PDI-P.

“Apabila menujukkan sikap berkonfrontasi secara terbuka, itu akan berdampak negatif terhadap prospek elektoral PDI Perjuangan pada Pemilu 2024 karena akan menjauhkan pemilih Jokowi dari PDI Perjuangan,” kata Bawono kepada Kompas.com, Selasa (31/10/2023).

Temuan survei Indikator Politik Indonesia periode 16-20 Oktober memperlihatkan bahwa 24,9 persen responden memilih PDI-P karena suka dengan figur Jokowi.

Baca juga: Nyanyian PDI-P Usai Duet Prabowo-Gibran: Merasa Ditinggal Jokowi hingga Singgung Pembangkangan

Menurut Bawono, PDI-P menyadari kecenderungan ini. Oleh karenanya, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu enggan berhadap-hadapan langsung dengan Jokowi meski merasa dikecewakan.

PDI-P hanya melempar sentilan ke presiden dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang bermanuver menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping bakal calon presiden (capres) Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto.

Jika PDI-P mengambil sikap lebih frontal, seperti menarik para menteri dari Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi, hal itu justru bisa jadi bumerang buat partai banteng.

“PDI-P berhitung betul apabila melakukan respons keras atau katakanlah konfrontasi secara terbuka terhadap keluarga Jokowi pasca deklarasi Gibran sebagai pendamping Prabowo, mereka berpotensi akan kehilangan pemilih yang memiliki simpati atau rasa kedisukaan terhadap Jokowi,” ujar Bawono.

Baca juga: Blak-blakan PDI-P Bocorkan Elite Politik yang Punya Ide Penundaan Pemilu-Perpanjangan Jabatan Presiden

Bawono melanjutkan, PDI-P tengah memainkan strategi politik dengan menggulirkan narasi bahwa mereka ditinggalkan oleh Jokowi.

Harapannya, publik dapat bersimpati kepada PDI-P, bukan pada Jokowi ataupun Gibran. Dengan demikian, dukungan rakyat untuk partai banteng tetap terjaga.

“Dengan mengatakan Presiden Joko Widodo telah meninggalkan PDI-P, tampak seolah PDI-P hendak membangun persepsi mereka terzalimi dari sikap Jokowi dan keluarga,” tutur Bawono.

Sebagaimana diketahui, tensi politik antara PDI-P dan Jokowi menghangat belakangan ini. PDI-P merasa ditinggalkan oleh Jokowi.

Sebabnya, Jokowi merestui putra sulungnya yang juga kader PDI-P, Gibran Rakabuming Raka, menjadi bakal cawapres Prabowo yang tak lain merupakan kubu lawan.

“PDI Perjuangan saat ini dalam suasana sedih, luka hati yang perih, dan berpasrah pada Tuhan dan rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto melalui keterangan tertulis kepada awak media, Minggu (29/10/2023).

Padahal, kata Hasto, Jokowi mendapat dukungan teramat besar dari akar rumput dan simpatisan PDI-P. Dukungan itulah yang mengantarkannya ke kursi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden dua periode.

Baca juga: PDI-P Terbuka jika Ridwan Kamil dan Khofifah Gabung TPN Ganjar-Mahfud

“Ketika DPP partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi,” kata Hasto.

“Kami begitu mencintai dan memberikan privilese yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi,” imbuh dia.

PDI-P juga melempar sentilan ke sosok Gibran. Wali Kota Surakarta itu dinilai membangkang perintah partai yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai bakal capres-cawapres Pemilu 2024.

Oleh karenanya, Gibran dianggap tidak lagi menjadi bagian dari PDI-P, meski partai tak melakukan pemecatan.