Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden PKS Ungkap Janji Anies Lepas Saham Bir Anker Tak Terealisasi karena PDI-P

Kompas.com - 29/10/2023, 11:22 WIB
Fika Nurul Ulya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyinggung janji bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan yang tidak bisa ditunaikan hingga lengser menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Adapun, janji yang dimaksud adalah menjual kepemilikan saham Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) yang merupakan produsen bir Anker.

Syaikhu menyampaikan, janji tersebut tidak bisa terealisasi lantaran partai besar seperti PDI-P yang merupakan partai petahana, tidak setuju.

"Kita punya pengalaman ketika Mas Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI, beliau punya program yang sangat bagus yaitu ingin menarik saham dari salah satu perusahaan bir, ternyata itu enggak dilakukan," kata Syaikhu di acara jalan sehat bersarung di Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Minggu (29/10/2023).

Baca juga: Cak Imin: Anies-Muhaimin Menang, Kita Tolong Saudara di Palestina

"Kenapa? Partai-partai besar ternyata enggak ingin terjadi penarikan saham. Akhirnya enggak terwujud. PDI-P enggak setuju," imbuh Syaikhu.

Syaikhu menyampaikan, partai pengusung memang memiliki peran sentral dalam rencana kebijakan yang diusung oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Dia pun menyebut, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memiliki banyak program unggulan yang bisa menyejahterakan rakyat.

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat Jember siap memenangkan Anies-Muhaimin beserta partai-partai politik pendukungnya. Partai-partai tersebut, meliputi PKS, Partai Nasdem, dan PKB.

"Saya berharap pada Pemilu 2024 yang akan datang, selain kita memenangkan pasangan AMIN, kita siap memperjuangkan pasangan atau partai pengusung pasangan AMIN. Siap? Partai mana itu? PKB, Nasdem, dan PKS," ucap Syaikhu.

Baca juga: Anies: Kita Ingin Perubahan, Tidak Bekerja untuk Buat Peresmian dan Foto-foto

Dia menuturkan, jika memang secara optimal, lebih dari 50 persen program-program atau visi misi pasangan Anies-Muhaimin akan terealisasi.

"Minimal 60 persen Insya Allah kita yakin bahwa program-program AMIN yang bagus itu bisa berjalan dengan baik. Siap memenangkan pasangan AMIN? Siap memenangkan partai pendukung amin? Allahu Akbar," tandas Syaikhu.

Sebagai informasi, Anies sempat berjanji menjual kepemilikan saham Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) yang merupakan produsen bir Anker saat kampanye di Pilgub DKI Jakarta.

Anies melontarkan niatan tersebut karena ingin menjauhkan generasi muda dari minuman keras. Tak elok rasanya jika pemerintah daerah sampai menjadi pemilik perusahaan minuman keras.

Baca juga: Menimbang Visi Misi Koperasi Anies, Ganjar, dan Prabowo

Di samping itu, ia mengatakan bahwa 26,25 persen saham PT Delta Djakarta yang dimilik Pemprov DKI tidak menguntungkan.

Dengan menjual saham tersebut, uangnya bisa dialokasikan untuk membangun fasilitas publik dan memenuhi kebutuhan dasar warga.

Setelah terpilih, Anies Baswedan bersama wakilnya kala itu, Sandiaga Uno, memang pernah mengumumkan akan melepas saham di PT Delta Djakarta pada 16 Mei 2018. Namun, hal itu belum terealisasi hingga kini.

Salah satu sebabnya yakni alotnya pembahasan di DPRD DKI untuk meloloskan persetujuan penjualan saham DLTA yang diusulkan Anies Baswedan.

Janji kampanye Anies Baswedan soal pelepasan saham DLTA juga sempat muncul lagi ke permukaan ketika masyarakat dihebohkan dengan adanya aturan investasi minuman keras (miras) dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Namun, aturan ini sudah dicabut setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat kritikan dari khalayak serta masukan dari para pemuka agama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com