Denny Indrayana Minta MKMK Putuskan soal Pelanggaran Etik Anwar Usman dkk Sebelum 8 November, Gibran Bisa Diganti?

"Karena sifat laporannya agak sedikit beda dengan yang lain, misalnya, saya baca itu, mempersoalkan juga mengenai keabsahan putusan dan dengan kemungkinan putusan dibatalkan berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman," ujarnya lagi.

Sebelumnya diberitakan, Ketua MK Anwar Usman resmi melantik Jimly Asshiddiqie (perwakilan tokoh masyarakat), mantan anggota Dewan Etik MK Bintan Saragih (perwakilan akademisi), dan hakim konstitusi aktif Wahiduddin Adams sebagai anggota MKMK pada 24 Oktober 2023.

Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Anggota MKMK.

Baca juga: Usut Anwar Usman dkk, MKMK: Ini Sejarah, Semua Hakim Dilaporkan Langgar Etik

Dugaan pelanggaran etik

Sebagai informasi, dugaan pelanggaran kode etik ini mengemuka setelah MK yang diketuai Anwar Usman mengabulkan sebagian gugatan terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) lewat putusan yang kontroversial pada Senin (16/10/2023).

Dalam putusan nomor 90/PUU-XXI/2023, MK merumuskan sendiri norma bahwa seorang pejabat yang terpilih melalui pemilu dapat mendaftarkan diri sebagai capres-cawapres walaupun tak memenuhi kriteria usia minimum 40 tahun.

Putusan ini memberi tiket untuk putra sulung Jokowi yang juga keponakan Anwar Usman, Gibran Rakabuming Raka, untuk melaju pada Pilpres 2024 dalam usia 36 tahun berbekal status Wali Kota Solo yang baru disandangnya hampir tiga tahun.

Baca juga: Mahfud Kini Optimistis dengan MKMK karena Salah Satunya Ada Jimly Asshiddiqie

Gibran pun secara aklamasi disepakati Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto sejak Minggu (22/10/2023).

Kemudian, pasangan Prabowo-Gibran telah mendaftar sebagai peserta pemilihan presiden (Pilpres) 2023 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Rabu (25/10/2023).

Namun, Anwar membantah dirinya terlibat konflik kepentingan dalam memutus perkara ini, meski pada pendapat berbeda (dissenting opinion) hakim konstitusi yang tak setuju putusan nomor 90 itu mengungkap bagaimana keterlibatan Anwar mengubah sikap hakim konstitusi dalam waktu pendek.

Hingga kini, MK telah menerima secara resmi 14 aduan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dari putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut.

Aduan tersebut bervariasi, mulai dari melaporkan Ketua MK Anwar Usman selaku paman Gibran, ada yang memintanya mengundurkan diri, ada yang melaporkan seluruh hakim konstitusi, ada yang melaporkan hakim yang menyampaikan pendapat berbeda, dan aduan yang mendesak agar segera dibentuk MKMK.

Baca juga: Denny Indrayana Sebut Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres Tidak Sah