Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Gibran Jadi Cawapres Prabowo walau PDI-P Usung Ganjar-Mahfud, Tak Masalah

Kompas.com - 25/10/2023, 15:53 WIB
Vitorio Mantalean,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan tidak ada masalah kader PDI-P, Gibran Rakabuming Raka, didaftarkan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) usungan partai lain.

Sebagai informasi, hari ini, Koalisi Indonesia Maju (Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Garuda, PSI, dan Gelora) mendaftarkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming menjadi bakal capres-cawapres ke KPU RI.

Sementara itu, PDI-P yang berkoalisi dengan PPP, Perindo, dan Hanura, mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai bakal capres-cawapres.

"Di dalam undang-undang tidak ada persyaratan bahwa bakal pasangan calon (presiden) harus anggota partai," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari kepada wartawan, Rabu.

Baca juga: Ditanya Status di PDI-P, Gibran: Sudah Ketemu Mbak Puan Minggu Lalu

"Yang akan diperiksa dan diverifikasi KPU hanya yang akan menjadi syarat calon. Karena itu (status kader partai politik) bukan menjadi syarat calon, maka tidak akan diperiksa KPU," jelasnya.

Sebelumnya, kasus serupa pernah terjadi pada Pilpres 2004.

Ketika itu, Partai Golkar secara resmi mengusung Wiranto sebagai capres.

Namun, kader lain Golkar, Jusuf Kalla (JK), justru maju menjadi cawapres pendamping Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang diusung Demokrat, PBB, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Baca juga: 3 Tokoh Ini Dinilai Bakal Bantu Prabowo-Gibran Rebut Suara PDI-P di Jawa Tengah

Sementara itu, kabar mengenai proses perpindahan Gibran dari PDI-P terus mengemuka.

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa kepindahan putra Presiden Joko Widodo itu masih berproses.

"Sabar sabar dulu saja. Terus berproses," kata Airlangga kepada wartawan setelah pendaftaran Prabowo-Gibran.

Saat ini, PDI-P belum mengeluarkan pernyataan maupun sikap resmi atas sikap mendua Wali Kota Solo itu.


Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sebelumnya pernah menyampaikan bahwa kadernya harus tegak lurus mendukung bakal calon presiden usungan partainya, Ganjar Pranowo. Jika tidak, maka kader itu harus angkat kaki.

Sementara itu, Gibran irit bicara ketika ditemui selepas mendaftar ke KPU RI. Ia sempat menyampaikan jawaban, namun suaranya tenggelam oleh teriakan suara para pengawalnya.

"Saya sudah bertemu Mbak Puan (Maharani, Ketua DPP PDI-P) minggu lalu," ujar dia.

Partai Golkar diketahui merupakan partai pertama yang mendeklarasikan Gibran sebagai bakal cawapres, setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membukakan pintu untuknya melaju pada Pilpres 2024 berbekal status wali kota, meski belum berusia 40 tahun.

Deklarasi itu dilakukan pada Minggu (22/10/2023) pada acara Rapimnas Partai Golkar. Dalam kesempatan itu, Airlangga berujar bahwa keputusan mengusung Gibran disepakati oleh seluruh peserta Rapimnas Golkar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com