Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Kantongi Izin Cuti untuk Kampanye dari Jokowi

Kompas.com - 24/10/2023, 18:17 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengaku telah mengantongi izin cuti dari Presiden Joko Widodo untuk berkampanye sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo.

Mahfud mengatakan, ia hanya akan cuti satu hari dalam seminggu untuk berkampanye.

"Cutinya itu seminggu satu hari, saya sudah bilang ke presiden sementara saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (24/10/2023).

Mahfud menuturkan, permintaan itu ia sampaikan langsung kepada Jokowi saat bertemu di Istana Kepresidenan, Jakarta, sore tadi.

Baca juga: Mahfud Sebut Dapat Ucapan Selamat dari Jokowi karena Jadi Cawapres Ganjar

"Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai," kata dia.

Mahfud menuturkan, cuti ini sudah sesuai dengan aturan bagi para menteri yang berkontestasi pada pemilihan umum.

Ia menyebutkan, cuti itu hanya akan diajukan pada hari kerja, sedangkan kampanye di hari libur tidak memerlukan izin cuti.

Di samping itu, Mahfud juga mengungkapkan bahwa Jokowi memberi ucapan selamat kepadanya karena dipilih sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo.

Mahfud menganggap ucapan selamat itu merupakan tanda bahwa Jokowi juga merestui pencalonannya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih jadi cawapres, mudah-mudahan semuanya berjakan lancar," kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com