Anies Nilai Sistem Meritokrasi Bisa Jadi Solusi Politik Dinasti

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyebut sistem meritokrasi sebagai jawaban untuk menghentikan politik dinasti.

Hal itu dia sampaikan saat menjawab pertanyaan awak media terkait isu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melanggengkan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendaftarkan diri sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024.

"Terkait meritokrasi, saya pikir sangat penting bagi negara sebesar Indonesia kita telah melihat banyak sekali potensi di mana-mana akan tetapi sayang sekali tidak semua potensi bisa berlanjut hingga meraih kesuksesan," ujar Anies saat ditemui di Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2023).

Anies mengatakan, semangat meritokrasi bisa memberikan kesempatan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan dan prestasi untuk bersaing secara sehat.

Baca juga: Anies Yakin Jokowi Netral pada Pilpres 2024

Bukan karena status sosial atau status keluarga yang memberikan kesempatan untuk maju di kancah perpolitikan.

"Dan ini tidak hanya terjadi di ranah politik. Tapi juga terjadi di ranah olahraga, kesenian dan akademis. Dan saya telah melihat bukti bahwa ketika kita mengadopsi semangat meritokrasi, yang terbaik akan unggul," ucap Anies.

"Di olahraga contohnya, badminton kita menggunakan sistem meritokrasi. Kita tidak memilih seseorang berdasarkan dia anak siapa atau dia keponakan siapa tetapi kita memilih yang terbaik dan mereka menjadi juara. Hal yang sama juga terjadi di olimpiade sains," ungkap Anies.

Baca juga: Cerita Anies Tak Menduga Bakal Serius Diselepet Cak Imin

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi mengumumkan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presidennya, Minggu (22/10/2023) malam.

Pengumuman ini dilakukan usai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Jalan Gibran menjadi bakal cawapres Prabowo tak terlepas dari putusan MK yang memperbolehkan syarat usia cawapres di bawah 40 tahun dengan ketentuan pernah menjadi kepala daerah yang terpilih lewat Pemilu.

Putusan tersebut menjadi kontroversi lantaran Ketua MK Anwar Usman tak lain merupakan paman dari Gibran dan ipar dari Jokowi.