Beda dengan Mahfud dan Cak Imin, Hanya Gibran yang Tak Hadir Saat Diumumkan Jadi Cawapres

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (capres) Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mengumumkan nama Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya untuk Pemilu 2024.

Nama Gibran diumumkan langsung oleh Prabowo usai para ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Menteri Pertahanan itu di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (22/10/2023) malam.

"Baru saja Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari delapan partai politik, yang dihadiri lengkap oleh ketum masing-masing dan sekjen masing-masing kita telah berembug secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai capres Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden," ujar Prabowo dalam jumpa pers di kediamannya, Minggu.

Baca juga: Prabowo: Semua Dinasti, Bung! Jangan Cari yang Negatif-lah

Deklarasi Gibran sebagai cawapres dihadiri oleh seluruh ketua umum dan para elite partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Gelora.

Gibran sendiri justru tak hadir dalam acara tersebut. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu menjadi satu-satunya bakal cawapres yang tak hadir saat namanya diumumkan sebagai calon RI-2.

Tak seperti Muhaimin dan Mahfud

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, misalnya, diumumkan sebagai cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan pada 2 September 2023. Saat itu, Muhaimin kompak hadir bersama bakal capres Anies Baswedan.

Nama Muhaimin dideklarasikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Surya yakin, Anies-Cak Imin mampu memenangkan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

"Sebagai Ketua Umum Partai Nasdem yang pertama sekali mendeklarasikan calon presiden yang bernama Anies Baswedan, tentu secara subyektif maupun obyektif saya menginginkan hasil yang paling optimal," kata Paloh, Sabtu (2/9/2023).

Baca juga: Prabowo Ingin Menghadap Megawati Usai Umumkan Gibran Sebagai Cawapresnya

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dideklarasikan sebagai bakal cawapres pendamping bakal capres Ganjar Pranowo pada 18 Oktober 2023.

Mahfud juga kompak hadir bersama Ganjar setelah namanya diumumkan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Dalam momen itu, Mahfud pun menyatakan kesediaannya menjadi cawapres Ganjar.

“Adalah kehormatan dan kebanggaan saya diberi amanah, mengemban tanggung jawab yang besar dan mulia bersama Mas Ganjar meneruskan cita-cita Bung Karno dan para pendiri negara lainnya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil makmur dan sejahtera,” kata Mahfud di kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2023).

Alasan Gibran

Terkait ketidakhadiran Gibran di deklarasi cawapres, Prabowo mengatakan, kakak kandung Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep itu sedang memimpin rapat di Solo

"Ada rapat APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah). Iya (di Solo)," ujar Prabowo di kediaman pribadinya, Minggu malam.

Baca juga: Gerindra Klaim Gibran Sudah Terima Pinangan Prabowo Jadi Cawapres

Sementara, Senin (22/10/2023), Gibran hadir di kantornya di Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah, seperti biasa. Ketika ditanya soal absennya ia di acara deklarasi cawapres, Gibran menyinggung soal pekerjaannya yang belum tuntas

“Karena saya harus menyelesaikan pekerjaan di Solo,” ujarnya singkat, dikutip dari Kompas.id.

Meski Gibran tak hadir di acara deklarasi, Gerindra mengeklaim politikus PDI Perjuangan itu telah menerima pinangan menjadi cawapres Prabowo.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, segala persyaratan untuk Gibran menjadi cawapres Prabowo sudah disiapkan. Keduanya bakal mendaftar sebagai capres-cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 25 Oktober 2023 mendatang.

"Iyalah, persyaratan sudah siap," ujar Dasco saat ditemui di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (23/10/2023).

Ada friksi?

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, tidak hadirnya Gibran di acara deklarasi cawapres bertujuan untuk menekan gelombang kritik publik yang menyasar ke Gibran pribadi maupun keluarga besar Jokowi yang dianggap membangun politik dinasti.

“Ketidakhadiran Gibran dalam pendeklarasian cawapres Prabowo ditujukan untuk menciptakan kesan bahwa seolah keputusan itu menjadi hasil permufakatan para ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju,” kata Umam kepada Kompas.com, Senin (23/10/2023).

Ketidakhadiran Gibran, kata Umam, juga bisa jadi dimaksudkan untuk menekan gejolak hubungan PDI-P dengan keluarga Jokowi.

Sebab, hingga kini Gibran masih tercatat sebagai kader PDI-P. Jokowi pun masih menjadi bagian dari partai banteng.

“Dengan tidak mempertunjukkan euforia politik pascadeklarasi dirinya, maka ketidakhadiran Gibran diharapkan bisa sedikit banyak meredam kemarahan PDI-P yang untuk kesekian kalinya merasa dinafikan, dilangkahi, atau bahwa dikhianati oleh pilihan langkah politik keluarga Jokowi,” tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Sementara, Direktur Nusakom Pratama Institute, Ari Junaedi, menduga, ada friksi di internal Koalisi Indonesia Maju soal nama cawapres pendamping Prabowo. Gemuknya koalisi Prabowo menyebabkan para elite parpol kesulitan untuk menyamakan persepi dan mencapai kesepakatan.

“Ketidakhadiran Gibran di deklarasi cawapres saya nilai sebagai indikasi terjadinya friksi koalisi di tubuh Koalisi Indonesia Maju,” kata Ari kepada Kompas.com, Senin (23/10/2023).

Baca juga: Jokowi, Gibran, Anwar Usman Dilaporkan ke KPK, Prabowo: Politik Kadang Tidak Fair

Apalagi, di internal Koalisi Indonesia Maju ada nama-nama besar yang sebenarnya punya rekam jejak politik lebih lama dari Gibran.

Misalnya, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra yang pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Sekretaris Negara.

Ada pula Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSII) Erick Thohir yang namanya sejak lama disodorkan sebagai cawapres oleh PAN. Selain itu, ada sosok Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Salah satu tantangan yang dihadapi dari sebuah koalisi yang tambun adalah menyamakan persepsi dan kepentingan dan faktor Gibran menjadi pengganggu kesolidan di KIM,” ujar dosen Universitas Indonesia tersebut.