Mahfud Bicara soal Kemungkinan Revisi UU KPK jika Terpilih pada Pilpres 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bicara soal kemungkinan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila ia terpilih pada Pilpres 2024.

Mahfud terpilih menjadi bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo oleh koalisi bentukan PDI-P, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo.

Usai acara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Jakarta Barat, Rabu (18/10/2023) petang, Mahfud mendapat pertanyaan dari awak media, apakah ia berencana merevisi UU KPK jika terpilih nanti.

“Kita lihat dulu, itu kan belum ada penjelasan akademisnya. Karena kalau saya melihat begini, apa betul bahwa KPK yang sekarang itu mundur?” kata Mahfud.

Baca juga: Mahfud MD, Takdir yang Tertunda

Secara kuantitatif, sebut Mahfud, angka penegakan hukum oleh KPK itu naik.

“Penangkapan-penangkapan, kalau itu ukurannya, sekarang lebih banyak,” tutur Mahfud.

“Tapi masalahnya ada di mana, nanti kita pelajari. Mungkin juga agak melemah, tapi juga bisa lebih kuat. Nanti kita pelajari lagi,” kata Mahfud lagi.

Mahfud ditunjuk sebagai bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Deklarasi itu diumumkan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu pagi.

"Hari ini, Rabu tanggal 18 Oktober 2023, saya dengan mantap, ini saya telah mengambil keputusan semuanya. Saya tunjukkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat bangsa dan negara. Karena itulah dengan mengucapkan bismillah hirohmanirrohim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Doktor Mahfud MD," kata Megawati.

Baca juga: Tampil Perdana Usai Dideklarasikan, Ganjar-Mahfud Terima Masukan Anak Muda dalam Acara Tim Pemenangan

Dalam pertimbangannya, Megawati menilai Mahfud adalah pendekar hukum dan wong cilik. Selain itu, Mahfud sangat berpengalaman di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Oleh karena itu, Megawati menitipkan agenda reformasi hukum nasional kepada Mahfud.

Saat menyampaikan deklarasi, Megawati didampingi Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, dan sejumlah anggota Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo.