Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Airlangga Mengaku Tak Perlu Lobi Kaesang supaya PSI Gabung KIM

Kompas.com - 18/10/2023, 19:35 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yakin bahwa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

Oleh karena itu, menurut Airlangga, ia tidak perlu melobi PSI untuk bergabung ke KIM saat bertemu Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dan sejumlah elite PSI lainnya di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (18/10/2023) hari ini.

"Kalau untuk itu tidak perlu dilobi, otomatis. Wong sudah pakai kaus (bergambar Prabowo) masa enggak paham," kata Airlangga dalam keterangan pers selepas pertemuan.

Baca juga: Soal Isu Gibran Masuk Golkar, Airlangga Bilang Orang Muda Cocok Pakai Baju Kuning

Airlangga tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pernyataannya tersebut.

Ia hanya menjelaskan bahwa salah satu topik yang dibicarakan dengan Kaesang adalah peluang kerja sama antarpartai politik pada pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah.

"Dalam kerja sama tentu nanti terkait dengan pileg ke depan tentu ada pembentukan fraksi, Partai Golkar juga menawarkan," kata Airlangga.

Sementara itu, Kaesang mengaku belum memutuskan arah koalisi partainya di Pilpres 2024.

"Kita lihat saja nanti. Tapi balik lagi, besok kebetulan saya satu hari full cuti buat podcast saya, itu saja," kata Kaesang.

Baca juga: Airlangga Klaim Golkar Mantap di KIM Dukung Prabowo

Seperti diketahui, PSI hingga kini belum menentukan arah koalisinya. Padahal, pendaftaran calon presiden dan wakil presiden akan dimulai pada Kamis (19/10/2023) besok.

Adapun KIM yang mengusung Prabowo terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Prima.

Sementara itu, terdapat dua pasangan bakal capres-cawapres yang akan mengikuti Pemilu 2024, yaitu Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Ganjar-Mahfud didukung PDI-P, PPP, Partai Perindo dan Partai Hanura. Sedangkan, Anies-Cak Imin didukung Partai Nasdem, PKB, dan PKS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com