Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mustakim
Jurnalis

Eksekutif Produser program talkshow Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

Pilpres 2024 Sonder Politisi Perempuan

Kompas.com - 18/10/2023, 16:56 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Ketua Umum PDI Perjuangan yang sebelumnya menjabat Wapres ini naik menjadi presiden setelah presiden sebelumnya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dilengserkan.

Namun, sejak Pilpres digelar secara langsung belum ada perempuan yang menjadi presiden atau wakil presiden di negeri ini.

Megawati pernah dua kali ikut kontestasi, yakni pada Pilpres 2004 dan Pilpres 2009. Namun, dari dua Pilpres tersebut anak proklamator ini gagal meraih kemenangan.

Pada Pilpres 2004, Megawati yang menggandeng Hasyim Muzadi kalah di putaran kedua dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla.

Kekalahan kembali dialami Megawati pada Pilpres 2009. Megawati yang berpasangan dengan Prabowo Subianto kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono di putaran pertama.

Affirmative Action

Selama ini politik seolah identik dengan laki-laki. Perempuan masih terkesan dipinggirkan Kebijakan Affirmative Action guna meningkatkan keterwakilan perempuan di Senayan memang sudah dijalankan.

Meski sampai saat ini target keterwakilan perempuan 30 persen di parlemen belum terpenuhi, namun kebijakan ini layak diapresiasi.

Meski belum mencapai target 30 persen, sejak menerapkan kebijakan “affirmative action” keterwakilan perempuan di parlemen terus mengalami peningkatan.

Pada periode 1999-2004, keterwakilan perempuan di parlemen hanya 9 persen (44 orang). Kemudian menjadi 10,7 persen (65 orang) pada 2004-2009. Pada periode 2009-2014, jumlahnya naik menjadi 17,6 persen (100 orang).

Pada periode 2014-2019, ada 17,7 persen (97 orang) dan meningkat menjadi 20,9 persen (120 orang) pada 2019-2024.

Namun pertanyaannya, apakah peningkatan jumlah perempuan di Senayan ini juga ikut meningkatkan partisipasi atau masih sekadar representasi.

Apakah partai politik dan publik juga memberikan ruang yang sama bagi perempuan untuk bersuara dan berperan dalam pengambilan kebijakan.

Karena memberi ruang bagi perempuan untuk berbicara dalam pengambilan kebijakan merupakan hal yang krusial. Termasuk pengambilan kebijakan dan keputusan, siapa yang layak maju dan berkompetisi untuk menjadi pemimpin negeri ini.

Satu Meja The Forum pekan ini menghadirkan edisi spesial pemilu. Edisi kali ini istimewa, karena tak hanya bicara pemilu, namun juga mengundang dan memberi ruang bagi para politisi perempuan untuk bicara dan mengambil peran.

Bukan hanya soal kuota, namun juga nasib bangsa dan negara. Karena ada kesan peran perempuan di panggung politik masih dipinggirkan.

Benarkah demikian? Ikuti dan simak pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum Spesial Pemilu, Rabu (18/10/2023), live di Kompas TV mulai pukul 20.30 WIB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com