Pilpres 2024 Sonder Politisi Perempuan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sudah membuka pendaftaran Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) mulai besok, Kamis (19/10/2023). Pendaftaran akan dibuka hingga Rabu (25/10/2023).

Namun, hingga sehari jelang pendaftaran, belum ada tanda-tanda ada politisi perempuan yang akan ikut berkompetisi dalam Pilpres 2024 nanti.

Dari tiga bakal Capres, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan sejauh ini belum ada yang menggandeng politisi perempuan untuk jadi pasangan.

Anies Baswedan sudah pasti akan berpasangan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar. Pasangan ini berencana mendaftar ke KPU pada hari pertama pendaftaran.

Ganjar Pranowo, bakal Capres yang diusung PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura dan Partai Perindo akhirnya berpasangan dengan Mahfud MD.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan ini dipercaya untuk mendampingi Ganjar di Pilpres 2024. Sementara, meski belum diumumkan, bakal Cawapres Prabowo juga dikabarkan bukan perempuan.

Dari Puan Maharani hingga Yenny

Sejumlah nama politisi perempuan sebenarnya sudah jadi bahan perbincangan terkait gelaran Pilpres 2024.

Mereka disebut-sebut bakal maju atau diusung dalam Pilpres. Sebut saja Puan Maharani dan Khofifah Indar Parawansa. Belakangan muncul nama Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid yang masuk bursa bakal cawapres.

Sejak dua tahun lalu, poster dan baliho Puan Maharani sudah menghiasi jalanan di seantero negeri. Karena kabarnya, ketua DPR RI ini sempat digadang-gadang bakal maju dalam Pilpres tahun depan.

Sejumlah kader PDI Perjuangan bahkan membentuk kelompok bernama Dewan Kolonel guna ‘mengamankan’ dan melancarkan jalan Puan.

Namun, puteri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ini harus berbesar hati saat ibunya lebih memilih Ganjar Pranowo untuk menjadi bakal Capres dari PDI Perjuangan.

Nama Khofifah juga ramai dibicarakan sebagai kandidat bakal cawapres yang diperebutkan. Kabarnya, baik kubu Anies Baswedan maupun Prabowo Subianto sempat meminang dan meminta kesediaan Gubernur Jawa Timur ini untuk menjadi pasangan.

Namun, mantan Menteri Sosial dan Ketua Umum PP Muslimat NU ini dikabarkan kurang berkenan karena masih ‘menunggu arahan’.

Kepemimpinan perempuan

Sejak republik ini berdiri, baru sekali bangsa ini dipimpin presiden perempuan, yakni Megawati Soekarnoputri.

Ketua Umum PDI Perjuangan yang sebelumnya menjabat Wapres ini naik menjadi presiden setelah presiden sebelumnya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dilengserkan.

Namun, sejak Pilpres digelar secara langsung belum ada perempuan yang menjadi presiden atau wakil presiden di negeri ini.

Megawati pernah dua kali ikut kontestasi, yakni pada Pilpres 2004 dan Pilpres 2009. Namun, dari dua Pilpres tersebut anak proklamator ini gagal meraih kemenangan.

Pada Pilpres 2004, Megawati yang menggandeng Hasyim Muzadi kalah di putaran kedua dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla.

Kekalahan kembali dialami Megawati pada Pilpres 2009. Megawati yang berpasangan dengan Prabowo Subianto kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono di putaran pertama.

Affirmative Action

Selama ini politik seolah identik dengan laki-laki. Perempuan masih terkesan dipinggirkan Kebijakan Affirmative Action guna meningkatkan keterwakilan perempuan di Senayan memang sudah dijalankan.

Meski sampai saat ini target keterwakilan perempuan 30 persen di parlemen belum terpenuhi, namun kebijakan ini layak diapresiasi.

Meski belum mencapai target 30 persen, sejak menerapkan kebijakan “affirmative action” keterwakilan perempuan di parlemen terus mengalami peningkatan.

Pada periode 1999-2004, keterwakilan perempuan di parlemen hanya 9 persen (44 orang). Kemudian menjadi 10,7 persen (65 orang) pada 2004-2009. Pada periode 2009-2014, jumlahnya naik menjadi 17,6 persen (100 orang).

Pada periode 2014-2019, ada 17,7 persen (97 orang) dan meningkat menjadi 20,9 persen (120 orang) pada 2019-2024.

Namun pertanyaannya, apakah peningkatan jumlah perempuan di Senayan ini juga ikut meningkatkan partisipasi atau masih sekadar representasi.

Apakah partai politik dan publik juga memberikan ruang yang sama bagi perempuan untuk bersuara dan berperan dalam pengambilan kebijakan.

Karena memberi ruang bagi perempuan untuk berbicara dalam pengambilan kebijakan merupakan hal yang krusial. Termasuk pengambilan kebijakan dan keputusan, siapa yang layak maju dan berkompetisi untuk menjadi pemimpin negeri ini.

Satu Meja The Forum pekan ini menghadirkan edisi spesial pemilu. Edisi kali ini istimewa, karena tak hanya bicara pemilu, namun juga mengundang dan memberi ruang bagi para politisi perempuan untuk bicara dan mengambil peran.

Bukan hanya soal kuota, namun juga nasib bangsa dan negara. Karena ada kesan peran perempuan di panggung politik masih dipinggirkan.

Benarkah demikian? Ikuti dan simak pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum Spesial Pemilu, Rabu (18/10/2023), live di Kompas TV mulai pukul 20.30 WIB.