Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingatkan Rakyat Hati-hati Pilih Pemimpin, Jangan yang Mudah Menyerah

Kompas.com - 14/10/2023, 16:37 WIB
Ardito Ramadhan,
Irfan Kamil,
Fitria Chusna Farisa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan rakyat untuk hati-hati dalam memilih pemimpin ke depan. Sebab, tantangan yang akan dihadapi Indonesia di masa mendatang semakin besar.

Ini Jokowi sampaikan saat berpidato dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Relawan Pro Jokowi (Projo) yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta Pusat, Sabtu (14/10/2023).

“Rakyat, sekali lagi, harus hati-hati memilih pemimpin yang akan menghadapi tantangan-tantangan,” kata Jokowi.

Tak hanya Indonesia, Jokowi bilang, tantangan yang dihadapi negara-negara di dunia semakin kompleks. Mulai dari krisis pangan hingga kenaikan harga bahan bakar.

Baca juga: Jokowi: Rakyat Butuh Pemimpin yang Banyak Kerja, Bukan Banyak Bicara

Belum lagi, perang yang terjadi di sejumlah negara, hingga perubahan iklim yang melanda berbagai belahan dunia.

Untuk menghadapi tantangan-tantangan itu, kata Jokowi, Indonesia butuh pemimpin yang memiliki visi taktis jelas.

“Memiliki keberanian, berani mengambil risiko, punya nyali berani menghadapi tekanan negara-negara besar,” ujarnya.

Jokowi menegaskan, pemimpin negara tak boleh mudah menyerah. Pemimpin harus bernyali besar untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan.

Katanya, Indonesia butuh figur yang mau bekerja keras buat rakyatnya. Apalagi, presiden ke depan bertanggung jawab atas lebih dari 270 juta penduduk Indonesia.

“Rakyat butuh pemimpin yang tidak banyak bicara, tetapi banyak kerja, yang mau bekerja untuk rakyatnya, yang mau bekerja untuk bangsanya, yang mau bekerja untuk negaranya,” tutur mantan Wali Kota Solo itu.

Seperti diketahui, Indonesia tengah bersiap menggelar pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) 2024. Hari pemungutan suara pilpres dilaksanakan serentak pada 14 Februari 2024.

Meski pendaftaran pilpres belum dibuka, ada tiga sosok yang telah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden (capres).

Baca juga: Politik Mulai Hangat, Jokowi: Relawan Jangan Ikut Ngomporin

Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prabowo diumumkan sebagai bakal capres PDI Perjuangan. Pencapresan Ganjar didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan dua partai politik non Parlemen yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Hanura.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga telah dideklarasikan sebagai bakal capres oleh partainya. Prabowo didukung oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan dua parpol non Parlemen yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Gelora.

Sementara, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dijagokan oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Koalisi ini terdiri dari Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com