Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Daftar Proyek Strategis Nasional yang Dihentikan Pemerintah

Kompas.com - 06/10/2023, 11:52 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan adanya sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang dihentikan.

Proyek-proyek tersebut sebelumnya sudah masuk dalam proyek strategis nasional (PSN). Proyek itu dihentikan karena sejumlah hal.

"Ada beberapa proyek yang dihentikan karena memang belum mulai dan belum ada (anggaran) dikeluarkan (dari) APBN," ujar Airlangga disampaikannya usai mengikuti rapat soal PSN yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (5/10/2023).

Baca juga: Pemerintah Hentikan Pembangunan Sejumlah Jalan Tol dalam Proyek Strategis Nasional

Berikut ini rincian proyek yang dimaksud:

  1. Proyek pembangunan Tol Rantau Prapat Kisaran, Langsa-Lhoksumauwe, Lhokseumawe-Sigli;
  2. Pembangunan Tol Dumai Sigambar, Rantau Prapat, Muara Enim;
  3. Pembangunan Pelabuhan New Ambon;
  4. Pembangunan kawasan industri di Tanggamus;
  5. Pembangunan beberapa kawasan proyek pekerjaan umum (PU), salah satunya penyediaan air baku di Bali;
  6. Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Juanda;
  7. Pembangunan SPAM Jatigede;
  8. Pembangunan SPAM Kamijoro.

Baca juga: KPA: Proyek Strategis Nasional Jokowi Lapar Tanah, Picu 73 Konflik Agraria sejak 2020

Airlangga melanjutkan, seluruh proyek di atas dikeluarkan dari PSN karena belum ada kesepakatan terkait anggaran.

"Itu seluruhnya dikeluarkan dari PSN karena proyeknya antara off taker dan financial-nya belum closing," katanya.

Meski demikian, pemerintah saat ini juga mengusulkan sejumlah PSN baru yang seluruhnya murni bekerjasama dengan swasta.

Antara lain pembantu smelter di Kalimantan Barat, pembangunan lapangan minyak dan gas serta pembagunan kereta cepat dari Bandung-Yogyakarta-Solo hingga Surabaya.

Baca juga: Atas Nama Proyek Strategis

170 PSN sudah selesai

Di sisi lain, saat ini pemerintah sudah menyelesaikan 170 PSN dengan nilai investasi Rp 1.299,41 triliun.

Meski demikian, ada pula PSN yang belum bisa diresmikan hingga dihentikan pembangunannya.

"Jadi tadi dilaporkan ke Bapak Presiden bahwa sampai dengan 4 Oktober ini telah diselesaikan 170 proyek PSN dengan nilai investasi sebesar Rp 1.299,41 triliun dan 61 proyek dalam tahap konstruksi," ungkap Airlangga.

Dia melanjutkan, hingga tanggal 4 Oktober 2023 ini ada 17 PSN yang telah diresmikan Presiden Jokowi dengan nilai mencapai Rp 259,41 triliun.

Baca juga: Basuki Pastikan Tak Ada Proyek Strategis Nasional yang Molor

Proyek-proyek tersebut antara lain Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang nilainya Rp 125,7 triliun, Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek senilai Rp 29,9 triliun, berbagai kawasan indsutri, bendungan, dan jalan tol.

Selain itu dilaporkan juga beberapa proyek yang belum diresmikan dan akan selesai, yakni 16 proyek senilai Rp 179,46 triliun.

Proyek-proyek tersebut antara lain mencakup Jalan Tol Kisaran-Tebing Tinggi, Pelabuhan Likupang, Makassar New Port, dan sebagainya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Nasional
Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Nasional
Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com