Wakil Menteri Mengaku Tidak Tahu Ada BUMN Jual Senjata ke Myanmar

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengaku tidak tahu menahu mengenai kabar adanya perusahaan BUMN yang menjual senjata ke Myanmar.

"Saya terus terang enggak tahu, belum dapat informasinya," kata Tiko, sapaan akrabnya, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/10/2023).

Tiko terus berusaha menghindar ketika terus ditanya soal dugaan penjualan senjata tersebut.

Ketika ditanya soal tindak lanjut yang akan diambil Kementerian BUMN, ia mengaku akan mencari tahu dulu mengenai kabar itu.

"Saya akan periksa dulu nanti," kata Tiko.

Baca juga: 3 BUMN Dilaporkan Pasok Senjata ke Junta Militer Myanmar, Ini Respons Kemenlu

Sebagai informasi, dikutip Reuters, para penggiat HAM mendesak Indonesia untuk menyelidiki dugaan penjualan senjata oleh tiga perusahaan BUMN ke Myanmar. Tiga BUMN tersebut adalah PT PINDAD, PT PAL, dan PT. Dirgantara Indonesia (Persero).

Sejumlah penggiat HAM melalui kuasa hukumnya, Feri Amsari, bahkan telah mengadu ke Komnas HAM terkait dugaan tersebut, pada Senin (2/10/2023).

Menurut mereka, desakan diperlukan mengingat Indonesia telah berusaha mendorong rekonsiliasi untuk Myanmar.

Baca juga: Komnas HAM Benarkan Laporan soal BUMN Pasok Senjata untuk Junta Militer Myanmar

Organisasi yang mengajukan pengaduan tersebut mencakup dua organisasi Myanmar, yaitu Chin Human Rights Organisation dan Myanmar Accountability Project, serta mantan jaksa agung dan aktivis HAM Indonesia Marzuki Darusman.

Dalam pengaduannya, mereka menuduh tiga BUMN yang merupakan produsen senjata telah memasok peralatan ke Myanmar melalui perusahaan Myanmar bernama True North yang dimiliki oleh putra seorang menteri di Myanmar.

Pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia masih mempelajari dugaan tersebut.