Perjuangkan Kedaulatan Digital, Ketum Partai Ummat: Jangan Bergantung pada Pihak Luar

JAKARTA, KOMPAS.com – Berbeda dengan partai politik (parpol) kebanyakan yang kerap mengedepankan isu korupsi, kemiskinan, kesehatan, ekonomi, dan pendidikan, Partai Ummat justru nyaring menggaungkan isu kedaulatan digital.

Ketua Umum (Ketum) Partai Ummat Ridho Rahmadi menekankan bahwa kedaulatan digital juga sama pentingnya dengan isu-isu tersebut.

“Saat ini, kita telah masuk ke era digitalisasi. (Di era ini), semua hal mengandalkan data yang tersebar di internet. Tak heran, data kini dinilai serupa minyak bumi. Data is new oil,” ujar Ridho saat berbincang dengan Kompas.com di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Ummat, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (26/9/2023).

Mengutip Kompas.id, Selasa (2/8/2022), peneliti Julia Pohle dan Thorsten Thiel mendefinisikan kedaulatan digital sebagai gagasan untuk menegaskan kembali otoritas negara terhadap internet serta melindungi warga dan bisnis dari berbagai macam tantangan di dunia digital.

Kedaulatan digital juga bisa dimaknai sebagai kemampuan negara dan warganya untuk memiliki kontrol dan kemandirian atas data dan aktivitas mereka di dunia digital.

Baca juga: HUT Ke-56 Telkom, BUMN Ini Upayakan Kedaulatan Digital Lewat 3 Domain

Perjuangan menegakkan kedaulatan digital adalah upaya untuk mengendalikan data, software, standar dan protokol, proses, hardware, layanan, dan infrastruktur digital.

Menurut Ridho, tanpa kemandirian digital, suatu negara akan terus bergantung, bahkan akan dikuasai OLEH pihak lain atau yang dikenal dengan istilah technopolar.

“Bayangkan jika technopolar menghentikan akses internet atau infrastruktur digital yang dibangunnya di Indonesia. Seluruh kegiatan akan lumpuh. Mereka juga bisa menguasai data masyarakat Indonesia,” kata dia.

Jaga integritas dan bangun kesadaran politik

Ridho menambahkan, pada dasarnya, kedaulatan digital bukan semata melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman pihak luar.

Lebih dari itu, kedaulatan digital juga bisa menjadi kunci untuk menjaga moralitas dan integritas masyarakat di dunia internet.

Ridho tak memungkiri bahwa digitalisasi memberi banyak manfaat positif bagi masyarakat. Di sisi lain, digitalisasi juga membawa pengaruh buruk.

“Digitalisasi membuat norma sosial cepat memudar. Lihat saja bagaimana pornografi dan judi online bisa berkembang begitu deras di internet,” ujar Ridho.

Dengan kedaulatan digital, lanjut dia, negara bisa mengontrol penuh hal-hal yang beredar di dunia maya.

Ridho mengatakan, guna mendukung hal tersebut, seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) harus berkolaborasi.

“Pemerintah dan legislator, misalnya, bisa menciptakan regulasi yang utuh serta terintegrasi mengenai kehidupan digital, termasuk kedaulatan dan keamanan digital,” tutur Ridho.

Baca juga: Berantas Pornografi, Partai Ummat Akan Matikan VPN, Ini Kata Ahli IT

Sementara itu, masyarakat juga perlu menumbuhkan kesadaran digital dari lingkup terkecil, yakni keluarga. Dengan literasi digital yang baik, masyarakat dapat menjaga keamanan data pribadi dan melindungi diri dari paparan konten negatif di internet.

Ridho melanjutkan, kedaulatan digital juga menjadi strategi Partai Ummat untuk membangun kesadaran politik di kalangan generasi muda.

Generasi muda, ujar Ridho, mendominasi populasi penduduk Indonesia saat ini. Sementara, digitalisasi juga lekat dengan kehidupan mereka sehari-hari.

“Lewat isu kedaulatan digital, kami berharap, generasi muda bisa lebih peduli terhadap politik. Tak dapat dimungkiri bahwa politik merupakan cara untuk membangun negara, termasuk membangun kedaulatan digital di negeri ini,” imbuh Ridho.