Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI Denny JA: Prabowo 39,8 Persen, Ganjar 37,9 Persen, dan Anies 14,5 Persen

Kompas.com - 02/10/2023, 14:25 WIB
Singgih Wiryono,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei terbaru yang diambil setelah deklarasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Peneliti LSI Adjie Alfaraby mengatakan, survei ini mempertanyakan tiga bakal calon presiden yang saat ini santer terdengar yaitu Anies, Prabowo Subianto dari Partai Gerindra dan Ganjar Pranowo dari PDI-Perjuangan.

Hasilnya dari 1.200 responden yang ditanya, 39,8 persen memilih Prabowo Subianto, kemudian 37,9 persen Ganjar Pranowo.

"Anies Baswedan 14,5 persen, tidak tahu atau tidak menjawab 7,8 persen," ujar Adjie saat konferensi pers yang digelar di Kantor LSI Denny JA, Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (2/10/2023).

Baca juga: Kaesang Jadi Ketum, LSI Denny JA: PSI Incar Jokowi Effect untuk Lolos ke Senayan

Adjie mengatakan, hasil tersebut memperlihatkan bahwa tidak ada perubahan elektabilitas terhadap Anies setelah mendeklarasikan cawapresnya yaitu Muhaimin atau Cak Imin.

"Jadi dari slide ini terlihat dari Pilpres 2024, tampaknya pertarungan ketat terjadi hanya di dua nama," katanya.

Adapun survei yang dilakukan menggunakan metode multi-stage random sampling dengan jumlah responden 1.200 orang.

Baca juga: Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Tertinggi di Jawa Barat

Adjie mengatakan, teknik pengumpulan data tidak menggunakan sosial media melainkan tatap muka dan menggunakan metode kuisione, dengan margin of error survei ini plus/minus 2,9 persen.

Adapun waktu pengumpulan sampling dilakukan 4-12 September 2023, dimulai dua hari setelah deklarasi Anies-Cak Imin. "Dilengkapi dengan riset kualitatif," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com