Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Isu PSN yang Disusupi "Titipan", Jokowi: Proyek yang Mana, yang Titip Siapa?

Kompas.com - 01/10/2023, 22:30 WIB
Syakirun Ni'am,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan bakal calon presiden (Capres) Anies Baswedan mengungkap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang disebut berpotensi disusupi "titipan kanan kiri".

Jokowi juga mempersilakan Anies menunjuk pihak yang diduga menyusupkan titipan dalam proyek strategis nasional itu.

"Ya ditunjuk saja, proyek yang mana, yang titip siapa," ujar Jokowi saat ditemui usai menghadiri acara Istana Berbatik di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (1/10/2023) malam.

Baca juga: Ditanya soal Isu Reshuffle, Jokowi: Dengar dari Mana?

Jokowi pun enggan mengomentari lebih lanjut kritik bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) itu.

Adapun kritikan Anies itu disampaikan dalam Rakornas Partai Masyumi di Jakarta pada Sabtu (30/9/2023).

Mengutip Kompas TV, pada kesempatan itu, Anies menyebut bahwa PSN tidak dikelola dengan baik, sebab titipan dari berbagai pihak menyusup dalam agenda itu tanpa diketahui.

"Tapi kalau itu tak dilakukan dengan baik, PSN itu kemudian jadi titipan kanan kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun," ucap Anies.

"Dan ketika titipan kanan-kiri, konsekuensinya dirasakan oleh masyarakat," lanjutnya.

Sementara itu, Ganjar Pranowo juga turut buka suara merespons kritik Anies. Ganjar meminta mantan Gubernur DKI Jakarta itu membuka melontarkan isu PSN bisa disusupi titipan kana kiri dengan data.

Baca juga: Menpora Dito Ariotedjo Tak Masalah jika Dicopot Jokowi

Tujuannya, agar tidak memunculkan penafsiran lain di tengah publik.

"Kanan kiri itu siapa?" ucap Ganjar dikutip dari Kompas TV, Minggu (1/10/2023).

"Sebutin saja datanya secara terbuka yang nitip siapa, pakai data" tambah Ganjar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com