Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Minta Polri Antisipasi Gangguan Distribusi Logistik Pemilu 2024

Kompas.com - 27/09/2023, 16:58 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta Polri mwengantisipasi agar tidak ada gangguan yang terjadi selama pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Sebab, menurut Mahfud, dalam pemilu sebelumnya kerap terjadi masalah gangguan logistik.

Hal itu disampaikan Mahfud dalam Rapat Koordinasi Persiapan Operasi Mantab Brata 2023-2024 dalam Rangka Pemenangan Pemilu di Gedung Tribrata, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (27/9/2023).

"Distribusi logistik sering jadi berita yang kadang kala mencemaskan, karena kadang kala ada penghadangan, bencana alam, pada waktunya ada pemalsuan di tengah penyelenggaraan, ini mestinya sudah diperhatikan betul," kata Mahfud dalam paparannya.

Baca juga: Selain Mahfud MD dan Sandiaga, Yenny Wahid Dinilai Berpotensi Jadi Cawapres Ganjar

Menurut Mahfud, perihal cuaca pada waktu pelaksanaan pemilu, baik pemilihan presiden (pilpres), pemmilihan legislatef (pileg), maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) juga harus diperhatikan.

Apalagi, kata dia, musim hujan bakal sering terjadi di berbagai wilayah pada November 2023 dan awal tahun 2024.

"Karena BMKG memprediksi awal musim hujan secara umum terjadi November 2023 dan puncaknya nantinya pada Januari dan Februari ini mungkin terjadi banjir di mana-mana sehingga bisa menggangu logistik, persiapan teknis, dan sebagainya. Di sini Polri diharapkan mengantisipasinya,” ucap dia.


Selanjutnya, Mahfud juga meminta Polri sebagai aparat penegak hukum harus netral selama pelaksanaan Pemilu 2024.

Baca juga: Mahfud Minta Polri Petakan Keamanan di 4 Provinsi Baru Terkait Pemilu 2024

Polri juga diminta untuk fokus dalam menghadapi memetakan keamanan serta fokus mengantisipasi masalah keamanan terkait pemilu serentak.

"Terkait isu keamanan, fokus yang harus kita antisipasi adalah ancaman kekerasan, pengerusakan fasilitas penyelenggara pemilu, sampai sekarang sudah banyak contohnya, kantor KPU, kantor bupati bahkan, kantor kecamatan dibakar dirusak. Kemudian yang banyak lagi serangan siber, terhadap IT dan bencana-bencana lain," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

Nasional
Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Nasional
Tinjau RSUD Rupit, Jokowi Senang Tak Ada Keluhan Kurang Dokter Spesialis

Tinjau RSUD Rupit, Jokowi Senang Tak Ada Keluhan Kurang Dokter Spesialis

Nasional
Kemenlu: 14 WNI Ditangkap Kepolisian Hong Kong, Diduga Terlibat Pencucian Uang

Kemenlu: 14 WNI Ditangkap Kepolisian Hong Kong, Diduga Terlibat Pencucian Uang

Nasional
Jokowi Minta Polri Transparan Usut Kasus Vina Cirebon

Jokowi Minta Polri Transparan Usut Kasus Vina Cirebon

Nasional
Hakim MK Bingung Saksi Parpol yang Diusir KPPS Tak Punya Surat Presiden

Hakim MK Bingung Saksi Parpol yang Diusir KPPS Tak Punya Surat Presiden

Nasional
Nayunda Jadi Honorer Kementan Masuk Kerja 2 Hari, tapi Digaji Setahun

Nayunda Jadi Honorer Kementan Masuk Kerja 2 Hari, tapi Digaji Setahun

Nasional
Komisi III DPR Sebut Usia Pensiun Polri Direvisi agar Sama dengan ASN

Komisi III DPR Sebut Usia Pensiun Polri Direvisi agar Sama dengan ASN

Nasional
Jokowi Teken Susunan 9 Nama Pansel Capim KPK

Jokowi Teken Susunan 9 Nama Pansel Capim KPK

Nasional
Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain

Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain

Nasional
Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Nasional
Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Nasional
Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Nasional
Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com